oleh

Sikat Pungli Birokrasi

KOTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, mendukung sepenuhnya program Presiden Jokowi untuk memberantas praktik pungutan liar (Pungli). Tidak hanya pungli di berbagai pelayanan masyarakat, indikasi pungli proses kenaikan pangkat dan golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga akan disikat.

Hal itu disampaikan Bupati Eka Setiawan yang geram karena masih banyaknya praktik pungli di jajaran birokrasi, terutama yang bersinggungan dengan pelayanan masyarakat. “Kami mendukung penuh kebijakan Presiden yang ingin memberantas pungli. Praktik pungutan liar jelas merugikan masyarakat,” ujar Eka kemarin (15/11).

Menurut Eka, dirinya banyak mendapat laporan dari warga tentang masih adanya praktik pungli. Baik itu di pengurusan administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau di pelayanan administrasi lainnya.

“Banyak laporan yang masuk ke saya tentang masih adanya pungli. Makanya kami akan terus awasi, dan pegawai yang nekat menarik pungli, akan kami sikat,” jelasnya.

Ia juga mengakui ada laporan atau keluhan dari internal PNS sendiri, terkait masih adanya potongan atau pungutan pada proses kenaikan pangkat dan golongan.
“Ada pengaduan yang masuk ke HP saya, indikasi pungli juga terjadi di saat kenaikan pangkat dan golongan. Ini juga masih kami selidiki,” ujarnya.
Hanya saja, perihal bagaimana modus, siapa oknum pelaku, dan berapa nominal pungutan atau setoran yang muncul pada pungli kenaikan pangkat itu, dalam penyelidikikan. Selama ini, aduan yang diterima tidak begitu detail dan pihak yang merasa menjadi korban, utamanya PNS juga kadang takut untuk terbuka.

“Kami memastikan akan memberikan perlindungan terhadap saksi atau korban, baik dari masyarakat atau PNS yang merasa kena pungli.

Silakan menyampaikan laporan secara detail,” tandasnya. (her)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed