oleh

Pemkot Siapkan Dana Cadangan

PEMKOT Surabaya sudah menyiapkan anggaran khusus sebagai bantuan untuk SMA dan SMK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Nilainya mencapai  sebesar Rp 180 miliar. Namun, dana tersebut dikhawatirkan tidak dapat disalurkan kepada sekolah mulai awal tahun.

Sebab, APBD Jatim sudah digedok pada 10 November. Yang kini bisa dilakukan, menggagas bantuan personal pada siswa.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti menganologikan bantuan personal itu dengan pembiayaan pemkot untuk mahasiswa kurang mampu yang berkuliah di perguruan tinggi negeri.

Saat ini program tersebut digarap Dinas Sosial Surabaya. Hal itu bisa dilakukan. Sebab, aturan menyebutkan bahwa pemerintah tidak boleh menganggarkan dalam bentuk belanja langsung pada urusan yang bukan kewenangannya.

Dengan demikian, bantuan hanya bisa diberikan melalui belanja tidak langsung pada bantuan personal, bukan ke sekolah.

”Jadi, yang dilakukan pemkot sekarang dengan menganggarkan Rp 180 miliar itu untuk berjaga-jaga,” katanya.

Dia berharap, bagi siswa kurang mampu, dengan kondisi apa pun, harus tetap disiapkan bantuan. Jadi, ada kejelasan atau kepastian bantuan bagi siswa kurang mampu di luar dana yang sudah dianggarkan.

”Pemerintah, baik pemprov maupun pemkot, bertugas menjamin pembiayaan untuk siswa kurang mampu terjamin,” jelasnya.

Rumitnya pembiayaan bagi siswa SMA/SMK di Surabaya tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi bila pemkot dan pemprov mau duduk bersama. Sebab, sejak jauh hari, kalangan DPRD Jatim sebenarnya sempat menggulirkan wacana agar ada semacam bantuan langsung ataupun hibah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah (SMA/SMK).

”Mekanisme itu (bantuan keuangan, Red) sah saja dilakukan,” ucap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Agus Maimun.

Kendati belum pernah ada daerah yang melakukannya, menurut Agus, tidak ada aturan yang melarang pemkot membantu pemprov.

Mekanisme pembiayaan semacam itu sangat cocok diterapkan di Surabaya yang ingin SMA dan SMK tetap gratis.

”Di seluruh Indonesia memang belum pernah ada,” jelas anggota komisi B tersebut. (jpnn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed