oleh

Pemilik Jaring Apung Terus Diperingati

KEPALA Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Sumedang, Drs H Asep Sudrajat, memberikan peringatan kepada para petani jaring apung di Waduk Jatigede, agar pada panen ikan yang akan berlangsung Februari 2017 mendatang, sudah diamankan. Dimana dari total jaring apung itu, saat ini ada 30 buah yang diklaim milik nelayan lokal.

Maka dari itu, penertiban jaring apung tersebut, lantaran sudah menyalahi peraturan daerah dan keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Menurutnya, hasil pengecekan di lapangan, jaring apung tersebut merupakan jaring apung illegal. Sebab di area waduk, tidak diperbolehkan ada jaring apung milik siapapun.

“Waduk Jatigede hanya untuk tempat wisata saja. Bukan untuk tempat jaring apung. Jika tetap dipaksakan, terpaksa kami tutup. Hanya saja saat ini petani ikan jaring apung masih diberikan teloransi hingga panen bulan Februari 2017,” terang Asep, Minggu (20/11). 

Dikatakan sebelumnya, saat peninjauan untuk penertiban sejumlah masyarakat yang mengklaim pemilik jaring apung, menolak untuk ditertibkan. “Mereka mengaku jaring apung tersebut merupakan jaring apung tradisional. Dan warga yang mengklaim pemilik jaring apung tersebut, memasang itu hanya untuk mencari makan. Namun tetap siapapun tidak diperbolehkan,” ucapnya. 

Meski begitu, katanya, petugas langsung menelusuri siapa sebenarnya pemilik jaring apung tersebut.

Setelah dilakukan penelusuran, jaring apung yang ada di waduk itu ternyata untuk kepentingan komersil.
“Pemiliknya ternyata pengusaha. Namun penolakannya mengatasnamakan kelompok masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, pada Jumat (18/11) lalu, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan beberapa anggota DPRD Sumedang, untuk membahas masalah itu. Dari hasil pertemuan, dewan sepakat jika Waduk Jatigede harus bebas dari jaring apung.

“Kita tidak akan membiarkan para petani ikan itu membuat jering apung lebih banyak lagi. Sekarang 30 buah, nanti sebulan bisa-bisa 1.000 jaring apung di sana. Kami tidak akan pandang bulu untuk menegakan perda, apalagi itu aset nasional,” tuturnya. (kos)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed