oleh

Alhamdulilah, Honor GTT dan PTT Segera Cair

Akhirnya, kini Guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Surabaya bisa bernapas lega. Karena, Kemendagri sudah memberi restu untuk pencairan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) triwulan IV. Berikut liputannya.

Dengan keputusan tersebut, gaji guru aman hingga Desember. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Reni Astuti hadir pada konsultasi di Kemendagri kemarin (21/11).

Pertemuan tersebut berlangsung sejak pukul 09.300 hingga 15.00. Tidak hanya Surabaya, berbagai kota juga diundang pada forum yang membahas masalah peralihan kewenangan yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu.

“Bopda 2016 dari pemkot siap cair,” ujar politikus PKS tersebut.

Masalahnya, gaji GTT/PTT tidak lagi ditanggung Pemkot Surabaya terhitung sejak 1 Januari 2017.

Kewenangan SMA/SMK berpindah ke Provinsi Jatim. Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo memastikan GTT/PTT bakal ditanggung provinsi meski GTT/PTT dilantik bupati atau wali kota.

Tapi, selama ini gaji GTT/PTT Surabaya dibayar sesuai UMK.

Sementara itu, kekuatan dana provinsi belum mampu menutup nominal gaji tersebut.

Reni menerangkan, untuk permasalahan gaji 2017, belum ditentukan opsi penganggarannya. Sejauh ini GTT/PTT menerima gaji dari anggaran bopda. Namun, hasil rapat Kemendari menyebut daerah tak boleh menganggarkan bopda karena sudah tidak memiliki kewenangan.

Lalu, bagaimana Surabaya yang telanjur menganggarkan bopda di KUAPPAS? Kemendagri dengan tegas melarang.

“Nanti saat penyusunan APBD 2017 disesuaikan. Masih ada waktu sampai 30 November,” jelas anggota Komisi D DPRD Surabaya itu.

Kewenangan SMA/SMK berpindah ke Provinsi Jatim. Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo memastikan GTT/PTT bakal ditanggung provinsi meski GTT/PTT dilantik bupati atau wali kota.

Tapi, selama ini gaji GTT/PTT Surabaya dibayar sesuai UMK.

Sementara itu, kekuatan dana provinsi belum mampu menutup nominal gaji tersebut.

Reni menerangkan, untuk permasalahan gaji 2017, belum ditentukan opsi penganggarannya. Sejauh ini GTT/PTT menerima gaji dari anggaran bopda.

Namun, hasil rapat Kemendari menyebut daerah tak boleh menganggarkan bopda karena sudah tidak memiliki kewenangan. Lalu, bagaimana Surabaya yang telanjur menganggarkan bopda di KUAPPAS? Kemendagri dengan tegas melarang.

“Nanti saat penyusunan APBD 2017 disesuaikan. Masih ada waktu sampai 30 November,” jelas anggota Komisi D DPRD Surabaya itu. (jpnn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed