oleh

PDAM Tak Boleh Tutup Mata

CIMALAKA – Masalah kompensasi yang dipertanyakan warga kepada pihak PDAM terkait pengambilan air dari Cipanteuneun, terus bergulir. Kini, anggota Komisi A, Zulkipli M Ridwan MM, mendukung warga mempertanyakan kompensasi tersebut.

Menurutnya, PDAM dipastikan mempunyai dokumen terkait kesepakatan pengambilan air di Cipanteneun. Ia menyarankan, dokumen tersebut dibuka kembali dan dikaji ulang perjanjiannya oleh PDAM Sumedang. Sehingga warga sekitar, wajar bila mempertanyakan dan meminta kompensasi karena itu adalah haknya.

“Pihak PDAM tidak boleh tutup mata dan tutup telinga. Semuanya demi kesejahteraan warga sekitar dan kelancaran kerjasama antar keduanya,” kata Zulkipli kepada Sumeks, Minggu (29/1).

Disinggung terkait besaran permintaan kompensasi Pemerintah Desa Licin sebesar Rp 3 juta/bulan, Zulkipli mengatakan, hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Pasalnya, kata dia, penghasilan PDAM Sumedang dari mata air Cipanteuneun, bisa mencapai ratusan juta.

“Ya wajar dan tidak terlalu memberatkan jika nilainya segitumah. Karena kemungkinan penghasilan PDAM dari mata air Cipanyeuneun bisa melebihi dari angka Rp 150 juta perbulannya,” jelasnya.

Untuk itu diharapkan, PDAM segera merealisasikan kompensasi tersebut. Jangan sampai dibiarkan terlalu lama penantian warga dan Pemerintah Desa Licin.

“Kalaupun memang keberatan bisa dibicarakan kembali dengan pihak warga ataupun Pemerintah Desa Licin,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, warga Desa Licin Kecamatan Cimalaka, mempertanyakan kompensasi PDAM Sumedang terhadap pengambilan air Cipanteuneun, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka.

Selama ini, sejak tahun 1980-an, warga bersama Pemerintah Desa Licin, belum mendapatkan apa-apa dari PDAM Sumedang.

Pemerintah Desa Licin melalui kepala desanya, Sulastiyo S.Sos, telah mengirimkan surat secara resmi ke PDAM Sumedang terkait kompensasi itu. Saat itu, PDAM telah menjawab kesanggupannya namun baru secara lisan melalui Humas PDAM.

“Kesanggupan itu belum dilakukan secara tertulis. Hal itu bagi kami belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih mengambang,” jelas Sulastiyo.

Selain itu, kata dia, besaran kompensasi yang diberikan setiap bulannya ke Desa Licin, sebagai PAD dan mulai kapan diberikannya belum jelas. Sebenarnya, warga Desa Licin berkeinginan kompensasi diberikan sejak dilakukannya pengambilan air oleh PDAM di Cipanteuneun. Namun PDAM hanya menyanggupi mulai saat ini dan ke depannya secara rutin.

“Pihak Pemerintah Desa Licin sendiri dalam pengajuannya meminta kompensasi sebesar Rp 3 juta per bulannya,” pungkasnya. (atp)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed