oleh

Pilkada Serentak, KPUD Sumedang Anggarkan Rp 62,8 Miliar

KOTA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumedang, membutuhkan anggaran pada pilkada 2018, sebesar Rp 62,8 miliar. Jumlah tersebut, untuk mendanai even pemilihat bupati-wakil bupati yang bersamaan dengan pemilihan gubernur-wakil gubernur.

Ketua KPUD Kabupaten Sumedang Asep Kurnia mengatakan, anggaran tersebut dibagi menjadi dua sumber pendanaan. Yakni, pendanaan dari APBD Provinsi senilai Rp 16,5 miliar dan anggaran yang diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang, sebesar Rp 46,3 miliar.

“Pilkada 2018 nanti, memang bersamaan dengan Pilgub serta pilkada di 15 Kota Kabupaten lainnya. Untuk anggaran, memang kita akan ajukan hingga Rp 62 miliar. Dan, itu akan kita alokasikan untuk KPU sekitar Rp 28,8 miliar dan penyelenggara Adhoc sekitar Rp 17,4 miliar,” ujar Asep dalam konferensi persnya, Senin (30/1).

Anggaran tersebut, terang Asep, untuk membiayai tenaga kerja dengan total keseluruhan mencapai 22.005 personel dan oprasional. “Anggaran tersebut ya untuk membiayai kebutuhan honorarium, kebutuhan barang dan jasa serta operasional dan administrasi perkantoran. Kalau untuk honorium, itu diatur oleh Kementerian Keuangan,” ujar pria yang sering dipanggil Akur ini.

Sementara itu, untuk agenda 2017, KPU cenderung memokuskan terhadap pendidikan politik. Salah satunya, adanya file project Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan di 27 kota Kabupaten di Jawa Barat.

“Sekarang kita fokus di pendidikan politik. Untuk RPP ini, Kabupaten Sumedang akan diresmikan pada Maret mendatang. Pendidikan pemilu dinilai penting, karena KPU RI selalu mengharapkan kita, mampu menggelorakan ke masyarakat supaya hadir di dalam pemilu. Hal itu, mengacu kepada tren menurun dalam mengikuti pemilu. Tapi, untuk Sumedang, masih menjadi daerah partisipasi tertinggi dalam pemilu,” tuturnya.

Pada tahun ini, kata Asep, akan dibuka pendaftaran para bakal calon yang diprediksi mencapai hingga delapan pasangan calon. Oleh karena itu, bagi para bakal calon yang berasal dari lingkungan birokrat, TNI, Polri, BUMN dan BUMD, harus mengundurkan diri dari jabatannya, selambat-lambatnya tanggal 5-9 Januari 2018. Sementara bagi anggota KPU, pengunduran diri harus dilakukan pada 11 Oktober 2017.

“Yang dari birokrat atau TNI Polri itu harus segera mengundurkan diri sebelum pendaftaran. Dan berkas pengunduran dirinya harus dibawa pada saat pendaftaran. Itu juga kalau tidak ada perubahan terbaru, ” sebutnya.

Sementara itu, Asep mengatakan, pasangan calon bupati dan wakil bupati, tidak perlu repot memasang iklan ataupun pemasangan baliho dan spanduk. Sebab, terang Asep, semuanya akan difasilitasi KPU. (bay/her)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed