oleh

Lagi, OTD Geruduk DPRD

**Minta Pertanggungjawaban Bupati

KOTA – Ratusan warga eks genangan Waduk Jatigede dari berbagai desa kembali berunjuk rasa ke kantor DPRD dan Kantor Pemkab Sumedang, Kamis (6/4). Warga yang menggunakan sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua tersebut, datang dengan berorasi.

Warga mendesak Bupati dan DPRD Sumedang untuk menyikapi persoalan dampak sosial yang belum kunjung selesai. Warga menilai Pemkab Sumedang hanya mengumbar janji dan abai terhadap hak-hak warga eks genangan yang sedari dulu belum dirampungkan.

“Kami datang lagi, dan akan terus berjuang demi hak kami yang belum diselesaikan pemerintah,” ujar Karyuman Priadi warga Desa Cisurat, Kecamatan Wado melalui pengeras suara.

Setelah 3 menit berorasi, massa aksi diterima oleh Wakil ketua DPRD Sumedang Edhi Askhari dan Dede Suwarman. Terjadi dialog yang sedikit memanas antara warga dengan anggota dewan.

Namun suasana bisa diredakan setelah anggota DPRD siap mendampingi untuk menemui bupati di IPP. Massa aksi pun bergerak ke Kantor IPP. Di halaman Kantor IPP perwakilan massa bergantian melakukan orasi. Caci maki dan umpatan disampaikan pada Pemkab Sumedang.

“Pemkab bohong dan hanya janji-janji saja. Belum ada penyelesaian dampak sosial yang dirasakan warga.

Padahal aksi warga telah dilakukan sampai ratusan kali,” kata Mahmudin warga eks Desa Cipaku.
Pada kesempatan itu, warga eks genangan meminta agar bupati Sumedang dan DPRD Sumedang segera melakukan tindakan nyata untuk kesejahteraan warga OTD Jatigede di seluruh daerah relokasi penduduk.

Meliputi kecukupan pangan, perbaikan ekonomi, adanya pekerjaan, perbaikan insfrastruktur, pembangunan fasilitas umum, fasilitas soaial serta pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan.

Kemudian warga juga menuntut agar Pemkab Sumedang secara pro aktif mendorong dilakukannya pembayaran ganti rugi oleh Satker Jatigede dan pihak terkait lainnya atas tanah bangunan baik yang dibebaskan tahun 82 sampai 86, bangunan di jalan lingkar dan pembayaran tanah atau lahan pengganti kehutanan di Desa Ganjaresik, Cimungkal, Kecamatan wado sesuai berkas yang sudah ada di Panitia Pengadaan tanah (P2T) terlebih yang sudah di lakukan Pelepasan Hak.

Selain itu warga juga menyampaikan, Pemkab segera mencari solusi agar warga OTD yang belum menerima uang pengganti rumah/uang kerohiman segera direalisasikan.

Terakhir, warga mengharapkan, pengelolaan sarana dan tempat strategis untuk daerah wisata di sekitar bendungan diserahkan pengelolaannya kepada warga OTD Jatigede.

Bupati Sumedang, Eka Setiawan yang langsung menemui massa aksi kembali menyatakan, sebenarnya Pemkab telah melakukan berbagai upaya dalam menangani persoalan dampak Jatigede. Namun hingga kini, kata dia, proses pembayaran atau penyelesaian dampak sosial adalah kewenangan pusat. Sehingga pihaknya hanya bisa menyampaikan.

Eka bingung, berbagai cara telah ditempuh namun di lapangan masih terjadi persoalan.

“Saya tetap akan menyampaikan keluhan warga ke pemerintah provinsi atau pusat. Dalam waktu dekat kami juga akan undang kembali pihak Satker Jatigede,” ungkapnya.

Meski dialog antara warga dan bupati sempat memanas namun akhirnya warga menuruti janji bupati yang akan mendatangkan pihak Satker Jatigede pada minggu depan. (her)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed