oleh

Selingkuh, Kades Dilaporkan ke DPRD

KOTA – Sejumlah warga di salah satu desa di Kabupaten Sumedang mengaku geram dengan aksi salah seorang oknum kades yang kepergok selingkuh. Bahkan, selingkuhnya kades itu telah dilaporkan warga ke Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang.

Laporan yang dilaporkan sejumlah warga Sumedang terkait dugaan mesum yang dilakukan salah satu kepala desa di Kabupaten Sumedang.

Ketua Komisi A, Jajang Heryana mengemukakan, pihaknya merespons apa yang disampaikan warga dan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak terkait.

“Barusan kami telah menyimak apa yang disampaikan warga dan kami menggaris bawahi dampak sosialnya seperti apa. Sebab, yang dilaporkan itu kan seorang pimpinan di daerahnya yakni kepala desanya sendiri,” katanya kepada Sumedang Ekspres, kemarin.

Mereka, lanjut Jajang, menuntut agar kepala desa tersebut mundur dari jabatannya.

“Warga pun menceritakan kelakuan kepala desanya yang di anggap sudah meresahkan warga, yakni, kepergok telah melakukan hubungan intim dengan seorang isteri yang sudah bersuami,” ujarnya.

Ia menuturkan, pihaknya akan mengkaji hasil audensi barusan dengan pihak terkait karena, khawatir ada pergesekan yang lebih luas.

“Terlepas dari sisi hukum yang telah di cabut perkaranya, sesuai dengan
pasal 14 tentang larangan kepala desa bahwa, ada poin yang dilanggar. yakni,
poin E dimana, membuat keresahan di masyarakat,” terangnya.

Tentunya, Ia melanjutkan, menindak lanjuti harus sesuai Perda, konsekuensi sangsi pun ada tiga tingkatan yakni, tertulis, diberhentikan sementara dan diberhentikan permanen.

“Langkah selqnjutnya, kami akan rapat komisi dulu, setelah itu baru dengan dinas terkait membahas hal itu,” katanya.

Sementara itu, salah seorang warga juga tokoh masyarakat yang melaporkan, Uju (69) mengakui, telah menyampaikan kepada Komisi A DPRD Sumedang terkait etika yang tak pantas yang telah dilakukan seorang kepala desa.

“Oleh sebab itu, warga menuntut agar kepala desa mundur dari jabatannya,” tuturnya.
Dikatakannya, perbutan itu sangat tidak terpuji, baik menurut hukum syariat islam maupun negara.

“Yang jelas, kami sudah menyampaikan keluhan masyarakat kepada wakil rakyat dengan harapan, pemerintah daerah bisa mengambil sikap dan kita tunggu hasilnya seperti apa,” tandasnya. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed