oleh

Dewan Akan Panggil Disdik

**Donny: Pemkab Harus Proaktif

KOTA – Komisi C DPRD Sumedang, akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang, terkait penyegelan SDN Kirisik di Jatinunggal. Pasalnya, penyegelan yang dilakukan ahli waris (pemilik tanah, red) itu, berdampak pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang dilakukan di sekolah lain.

“Ya kemarin (Senin (15/5) masalah ini sudah dibahas di komisi. Ya permasalahan di dinas pendidikan sangat banyak. Rencananya mau manggil dinas pendidikan untuk mencari solusi bersama,” ujar anggota Komisi C DPRD Sumedang, Ely Walimah SKM, M.Si, saat dikonfirmasi melalui selulernya, Selasa (16/5).

Anggota Komisi X DPR RI, Dony Ahmad Munir ST, MM berharap, Pemerintah Kabupaten Sumedang, bersikap proaktif dalam menuntaskan sengketa lahan di SDN Kirisik.

“Sebagai anggota DPR RI yang membidangi masalah pendidikan, saya prihatin dengan penyegelan SDN Kirisik,” katanya.

Menurutnya, tindakan penyegelan tersebut sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar, terlebih saat ini sedang dilaksanakan Ujian Nasional.

“Saya sudah mengkonfirmasi masalah tersebut, baik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten maupun pihak Kecamatan Jatinunggal,” katanya.

Ia memperoleh informasi, permasalahan sengketa lahan di sekolah tersebut, terjadi sudah cukup lama, bahkan sejak dua tahun yang lalu.

“Oleh karena itu, saya meminta kepada Pemkab Sumedang, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk segera menuntaskan permasalahan ini dengan proaktif,” tuturnya.

Salah satunya dengan cara melakukan mediasi yang produktif dengan pihak ahli waris, sehingga ada titik terang untuk mendapatkan kesepakatan dan penyelesaian hingga tuntas. “Karena masalah ini sudah lama mengemuka, seharusnya Pemkab harus segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Pemerintah Daerah, menurut Dony memiliki kemampuan dan sumber daya manusia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Agar didapati kesepakatan antara pemkab dengan ahli waris, sehingga tidak akan terjadi lagi penyegelan.

Yang jelas, kesepakatan tersebut harus dibarengi dengan tindak lanjut secara konsekwen. “Langkah awal, buat dulu kesepakatan, apakah itu berkaitan dengan persoalan tanahnya, atau misalnya dengan penggantian lahan,” terangnya.

Terkait masalah penyegelan sekolah tersebut, ia berharap tidak akan mengganggu psikologis para peserta didiknya. Meskipun secara lahiriyah, dari kebiasaan belajar di tempat semula, lantas dengan tiba-tiba harus berpindah tempat, tentunya akan berpengaruh juga.

“Karena sejak awal, pemerintah sudah mengalokasikan tempat di SD Pajagan, saya yakin guru-guru disana akan memberikan pemahaman dan dorongan kepada siswanya untuk tetap fokus pada Ujian Nasional dan tidak tetpengaruh dengan permasalahan ini sedikit pun,” pungkasnya.

Terpisah, Muspika Jatinunggal dan Pemerintah Desa Kirisik, pun menanggapi serius penyegelan SDN Kirisik itu. Dimana hari kedua pelaksanaan Ujian Nasional (UN) siswa sekolah itu masih numpang di SDN Pajagan.

Camat Jatinunggal, Ate Hadan menyebutkan bahwa pihak kecamatan dan desa sudah melakukan komunikasi serius untuk mencari solusi terkait permasalahan yang menimpa sekolah dasar yang sudah berdiri puluhan tahun itu.

“Kita pihak kecamatan sudah melakukan komunikasi tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk penyelesaiannya,” kata camat melalui ponselnya.

Rencananya, Rabu (17/5) hari ini, pihak muspika akan mengumpulkan beberapa pihak terkait. Mulai dari ahli waris, kepala desa, pihak sekolah dan komite sekolah, untuk melakukan musyawarah tentang langkah apa yang akan diambil.

“Besok kita akan lakukan musyawarah bersama dengan pihak-pihak bersangkutan,” ujarnya.
Selanjutnya, untuk memperjelas ukuran tanah yang terpakai, maka semua pihak yang dikumpulkan itu akan mengukur secara bersama-sama luas tanah yang terpakai sekolah. Sebab perlu adanya kejelasan berapa luas yang sebenarnya milik ahli waris, dan berapa luas tanah desa.

“Kita juga akan melakukan pengukuran kepada tanah tersebut, untuk memperjelas berapa milik ahli waris dan berapa milik desa, karena sampai saat ini kami belum yakin luasan tanah yang sebenarnya,” jelasnya.

Menurutnya, bila setelah ketemu titik luasan yang sebenarnya, maka pemerintah desa akan melayangkan surat kepada bupati melalui kecamatan untuk proses lebih lanjut. Pihak muspika pun, akan melakukan mediasi dengan pihak bersangkutan, agar segelan bangunan itu bisa dibuka, karena luasan tanah dan bangunan masih belum jelas kepemilikan yang sebenarnya.

“Insya Allah kami juga akan melakukan mediasi kepada yang bersangkutan agar segelannya bisa dibuka,” pungkasnya. (sep/nur/eri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed