Ade Merasa Dizholimi

SIDANG: Bupati Sumedang nonaktif, Ade Irawan saat mengikuti sidang pembacaan pledoi, di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Senin (16/11).(NET)

PEWARTA: bbs

BUPATI Sumedang nonaktif, Ade Irawan kembali mengikuti sidang lanjutan sidang perkara korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi 2010-2011 dengan agenda pembacaan pledoi (pembelaan) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Senin (16/11).

Informasi dihimpun, terdakwa Ade Irawan saat sidang berlangsung mengenakan kemeja putih. Ia tampak sibuk membacakan pembelaannya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Marudut Bakara.

Salah satu pledoi yang dibacakan Ade, disebutkan jika tuduhan terhadap dirinya melakukan korupsi sangatlah zholim. Karena dalam surat edaran tersebut menyebutkan bila ia, sudah mengembalikan kerugian negara maka tuntutan tidak lebih dari 2 tahun.

Kemudian dibanding tuntutan terhadap Eddy Djunaedi (mantan sekwan Cimahi) dan yang lainnya juga lebih tinggi, seharusnya tuntutan yang dibebankan sama karena perkaranya juga sama.

“Karena, saya berpendapat ada oknum dengan tujuan tertentu dan agar saya tak dilantik menjadi Bupati Sumedang pada saat itu,” tuturnya.

Masih dari uraian pledoinya, Ade juga menyatakan bahwa dirinya berhasil membawa Sumedang meraih pengelolaan keuangan terbaik dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan itu menurut Ade, baru kali pertama diraih oleh Sumedang, dari Sumedang berdiri.

Menanggapi pembelaan terdakwa Bupati Sumedang non aktif tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Emmy Munafarida mengatakan jika JPU bersikap sesuai tuntutan yang sudah disampaikan dalam sidang sebelumnya.

“JPU bersikap sesuai amar putusan sebelumnya,” kata Emmy Munafarida.

Sebelumnya, Ade Irawan dituntut tiga tahun penjara subsider enam bulan kurungan beserta denda Rp50 juta disertakan membayar uang pengganti sejumlah Rp 107 juta karena telah terbukti telah merugikan Negara hingga Rp2,6 milyar, sebagaimana diatur dalam dakwaan subsider pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP jo pasal 54 ayat 1 ke- 1 KUHP dan pasal 12 huruf b Undang Undang RI nomor 20/2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP. (bbs)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.