Akibat Lemahnya Pengawasan Perizinan, Miliaran Rupaih Menguap

Peliput/Editor: asep herdiana/usep adhiwihanda

Akibat Lemahnya Pengawasan Perizinan, Miliaran Rupaih Menguap

TINDAK TEGAS: Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang menyegel bangunan tidak yang tidak dilengkapi izin, baru-baru ini. (FOTO ILUSTRASI)

Previous Next

KOTA – Lemahnya pengawasan perizinan, berdampak menguapnya pendapatan daerah hingga miliaran rupiah. Tak hanya izin mendirikan bangunan, pelanggaran terhadap Perda Tentang Bangunan tersebut, meliputi izin keterangan rencana kota (KRK) ataupun izin gangguan (Ho).

“Peran aparat di kecamatan hingga RT/RW, dalam pengawasan pembangun masih lemah. Ini menjadi salah satu penyebab banyaknya bangunan yang melanggar, dan bangunan yang tidak memiliki IMB, “ ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedeng Asep Sudrajat kepada Sumeks, kemarin.

Terang dia, selama ini aparat kewilayahan hanya mengandalkan Satpol PP untuk melakukan pengawasan. Padahal, menurutnya, aparat di level bawah yang mempunyai peran sangat penting, untuk menekan pelanggaran tersebut.

Namun, diakui dia, pelanggaran yang dilakukan masyarakat, ada juga karena ketidaktahuan terkait peraturan. Namun, menurut hasil penyelidikan di lapangan, paling banyak pelanggaran karena unsur kesengajaan untuk menghindari pungutan retribusi pengurusan IMB.

“Pelanggaran IMB masih mendominasi daftar pelanggaran Perda di Sumedang. Kadang, masyarakat sengaja tidak mengurus IMB untuk menghindari retribusi,“ tuturnya.

Asep menjelaskan, keberadaan Perda Bangunan sebenarnya tidak hanya untuk memperoleh pendapatan retribusi. Tetapi, Perda dibuat juga untuk mengatur tata ruang dan tata wilayah, agar sesuai rencana yang telah ditetapkan Pemerintah.

“Ini bukan hanya sekadar retribusi, namun lebih bagaimana pengaturan tata ruang agar semua bangunan tidak menyalahi aturan. Semuanya kan sudah jelas peruntukannya, untuk itulah pentingnya pengurusan IMB,” katanya.

Untuk terus menekan angka pelanggaran, pihaknya mengintensifkan peran pengawasan dan penertiban. Namun, menurutnya, peran penertiban dan pengawasan yang ditanggung Satpo PP, perlu juga dilakukan unsur pemerintah di level bawah, hingga RT dan RW bahkan masyarakat.

“Kami juga selalu mengajak unsur dari bawah, seperti RT/RW serta kelurahan, agar mengawasi setiap pembangunan di kawasan masing-masing. Sebab, jika hanya mengandalkan peran Satpol PP, dinlai akan sulit mengatasinya karena terbentur petugas pengawasan yang terbatas, “ terangnya.

Ia juga mengimbau masyarakat taat peraturan tentang bangunan. Jika tidak, penataan Kabupaten Sumedang menjadi kota yang tertata dan tertib yang bagus, tidak akan pernah terwujud.

“Alangkah indahnya jika semua bangunan tertata sesuai dengan fungsi masing-masing wilayah. Kami harap, masyarakat sadar mengenai hal ini, dan tertib mengurus perizinan, termasuk IMB,” pungkasnya. (her)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.