oleh

AMWJ Keluhkan Perda KJA ke KKP

SUMEDANG – Relawan Bela Jokowi (Bejo), memfasilitasi Aliansi Masyarakat Waduk Jatigede (AMWJ), untuk lakukan dialog bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang didampingi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang. Hal ini dilakukan, lantaran para nelayan di Waduk Jatigede, mendesak Pemerintah Kabupaten Sumedang, untuk melegalkan Keramba Jaring Apung (KJA).

Ketua Relawan Bejo, Bambang menegaskan, pihaknya berani memfasilitasi nelayan yang tergabung dalam sebuah organisasi AMWJ, karena menilai warga tersebut punya hak dan memanfaatkan atas hadirnya Waduk Jatigede. “Kita dari relawan Bejo punya tujuan untuk membantu warga terdampak untuk memanfaatkan kehadiran waduk ini dengan cara budidaya ikan,” katanya di sela-sela pertemuan yang di kelar di Darmaraja, Sabtu (20/10).

Di tempat sama, Ketua AMWJ, Mahmudin menegaskan, pemerintah harus bijak dalam pemanfaatan waduk tersebut. Sebab, manfaat waduk untuk Sumedang, sampai saat ini masih belum ada, termasuk konsep wisata yang masih hanya sebatas rencana. “Pemerintah harus bijak dalam pengelolaan waduk, setidaknya warga bisa memanfaatkan waduk tersebut untuk menunjang perekonomiannya,” kata dia.

Selain itu, peraturan daerah (perda) yang saat ini selalu membuat warga dilema untuk berinovasi dalam bidang budidaya ikan, lebih baik dilakukan pengkajian ulang dan merevisi perda yang ada. “Untuk lebih lanjutnya, saya minta kepada pihak DPRD Kabupaten Sumedang, untuk memfasilitasi kami (AMWJ) agar bisa audensi bersama dengan bupati dan DPRD,” harapnya.

Aliansi, kata dia, minta kepada anggota DPRD dari Komisi II, Khoerunisa yang hadir pada kegiatan dialog itu, agar menyampaiakan kepada DPRD untuk segera memfasilitasi AMWJ audiensi bersama bupati selambat-lambatnya satu minggu dari hari itu (Sabtu, 19/10).

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Sumedang, Ade Guntara cukup mengapresiasi kegiaatan dialog yang diinisasi AMWJ bersama Relawan Bejo. Sebab dengan kegiatan dialog seperti itu, pihaknya bisa menampung aspirasi dari masyarakat dengan nyaman tanpa harus ada aksi masa.

Ade menyebutkan, terkait keberadaan KJA di Waduk Jatigede, memang sudah semakin banyak dan dinilai memberikan peluang usaha yang bagus untuk masyarakat. Sementara itu, ada perda yang melarang aktivitas KJA di hamparan Waduk Jatigede. “Bagi saya ini sangat dilema, tapi saat ini kami tengah mencoba meyakinkan pemerintah bahwa KJA ini bisa dirubah jadi KJA Smart yang ramah lingkungan,” tuturnya.

Menyikapi permintaan warga, perwakilan dari Kementerian Kelauatan dan Perikanan, Dr. Joni Haryadi menerangkan, pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan waduk itu, semata-mata untuk keberlangsungan sumber daya air di dalam waduk tersebut. Dengan begitu, masyarakat juga harus bisa menjaga sumber daya airnya, sebab adanya KJA itu karena ada air.

Dengan begitu, pihaknya tengah memikirkan bagaimana supaya warga tetap melakukan aktivitas budidaya ikan, tapi tidak harus mencemari air yang ada. Jadi, semua bisa berjalan tanpa harus ada yang dirugikan. “Makanya sekarang pemerintah memberikan jalan tengah dengan adanya program KJA Smart,” tukasnya. (eri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed