oleh

Ancaman Pidana Menanti, Bagi Warga yang Nekat Tinggalkan Jakarta

SUMEDANGEKSPRES.COM, Jakarta – Sejumlah warga yang bekerja atau tinggal di DKI Jakarta dilarang untuk bepergian ke luar daerah.

Bahkan, tidak tanggung-tanggung sanksi hukum pun diterapkan bagi mereka yang nekat untuk meninggalkan Ibu Kota Jakarta.

Hal tersebut diterapkan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah Covid – 19.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis meminta agar masyarakat patuh pada kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Polri akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan asas keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

“Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” dikutip dari FIN.CO.ID (Group SumedangEkspres.com), kemarin.

Dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona, Polri telah membubarkan sebanyak 1.371 kerumunan massa di seluruh Indonesia.

Idham berharap masyarakat dapat menaati imbauan Polri tersebut dengan tetap berdiam di rumah dan tidak berkerumun demi mencegah penyebaran wabah COVID-19.

Bila warga tidak mengindahkan, dapat dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Selain itu, Jenderal Pol Idham Azis juga meminta jajarannya untuk selalu mengingatkan masyarakat agar mematuhi imbauan Pemerintah.

“Itulah tugas Polri untuk selalu mengingatkan warga,” katanya.

Polri menyadari dibutuhkan kesabaran agar masyarakat bisa memahami dan mematuhi imbauan Pemerintah dan sejumlah protokol yang dibuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Perlu kesabaran agar masyarakat memahami,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Hal yang sama diungkapkan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono. Dia juga meminta masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah, salah satunya dengan mengurangi aktivitas di luar rumah dan jaga jarak sosial.

“Kami ingin mengimbau mari kita bersama-sama seluruh komponen masyarakat untuk disiplin mematuhi seluruh imbauan yang disampaikan pemerintah,” katanya.

Menurut dia, yang bisa dilakukan untuk memutus rantai persebaran virus COVID-19 pertama-tama adalah dengan menjaga jarak sosial termasuk melakukan karantina mandiri dengan tidak bepergian jika tidak diperlukan.

“Pertama adalah jaga jarak, karena itu salah satu cara memutus mata rantai (COVID-19),” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya bersama gugus tugas akan mendiskusikan langkah hukum tentang upaya pembatasan dan imbauan agar warga Jakarta tidak mudik atau meninggalkan Jakarta.

“Nanti kami akan bicarakan bersama-sama di gugus tugas terkait langkah-langkah hukum yang bisa kami lakukan, supaya kita bisa mengerjakannya dengan dasar yang kuat,” katanya.

Namun demikian, Anies meminta agar masyarakat dapat mengerti dan tidak egois dengan hanya memikirkan diri sendiri, melainkan harus juga mementingkan kepentingan masyarakat lainnya.

Pihaknya juga telah memberikan imbauan dari beberapa hari sebelumnya agar tidak ada yang pulang kampung atau keluar kota demi memutus penyebaran Covid – 19.

“Kalau secara imbauan saya sudah menyampaikan dua pekan yang lalu bahwa jangan pulang kampung, jangan meninggalkan Jakarta demi kebaikan seluruh masyarakat,” tuturnya. (fin/smks)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed