oleh

Anggaran Rp 3 M Mubazir, Dewan Sisir Dinas Pertanian

KOTA – Buntut temuan proyek irigasi yang gagal, Komisi B DPRD Kabupaten Sumedang segera memanggil Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumedang. Hal ini, tegaskan Wakil ketua Komisi B DPRD Asep Sumaryana. Padahal, kata Asep, proyek yang harusnya bermanfaat bagi tiga kecamatan itu, anggarannya mencapai Rp 3 miliar.

“Sebelum dibangun irigasi, seharusnya kita lihat terlebih dahulu di lapangan. Lahan seluas 540 hektar itu, seperti apa kesulitan airnya, dan produktifitasnya berapa. Setelah irigasi dibangun, yang 540 hektar itu, tentu harus berubah. Tidak kesulitan air lagi. Kita bisa membuang jika kelebihan air. Karena irigasi juga ada kaitannya dengan bagaimana cara membuang air, yaitu berupa saluran irigasi baik sekunder ataupun tersier,” katanya kepada Sumeks selepas acara saba desa di SMAN 1 Situraja, kemarin.

Asep menegaskan, salah satu indikator manfaat atau tidaknya irigasi, itu harus bisa meningkatkan indeks penanaman padi (IPP). Lebih jauhnya lagi, Harus dapat mengukur perbaikan irigasi, agar menghasilkan irigasi yang terukur dan teratur. “Adanya proyek itu, harusnya bisa mengangkat pertanian. Misalnya, kalau dulu itu panennya satu kali satu tahun, setelah dibangun irigasi harus bisa jadi satahun dua kali. Kalau dulu petani kesulitan air, sekarang tidak boleh lagi kesulitan air,” ujar Asep.

Asep menyebutkan, pemanggilan kepada Dinas Pertanian terbilang penting. Hal itu, mengacu kepada luncuran program pusat ke sektor pertanian terbilang besar. “Kalau tidak salah, di tahun 2015 itu lebih dari Rp 70 miliar, digunakan untuk perbaikan irigasi tersier, kemudian sarana produksi, pencetakan sawah, pembagian sarana dan prasarana termasuk traktor, mesin pompa air, dan lain sebagainya,” sebut dia.

Ia juga menilai, adanya kucuran dana fantastis di tahun 2015, seharusnya sudah bisa dimanfaatkan di tahun 2016 ini. “Kita lihat dari situ, sehingga komisi B akan melihat sejauh mana intervensi pusat, provinsi dan kabupaten terhadap sektor pertanian. Ujung-ujungnya, pada tahun 2015 diintervensi dengan program Rp 70 miliar itu. Maka dari itu, 2016 ini, harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, berarti kan rugi uang Rp 70 miliar itu. Sekarang, kan baru LKPJ yang dilaporkan wakil bupati, sejauh mana jumlah anggaran itu terserap. Dan, kami belum bisa melihat itu. Kemudian, kami juga kurang bisa melihat apakah target RPJM des di 2016 tercapai atau tidaknya,” tuturnya. (Bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed