Apindo Ikuti Pusat Soal Kenaikan UMR 2018

Peliput/Editor: DOK.ENGKOS KOSWARA/SUMEKS

Apindo Ikuti Pusat Soal Kenaikan UMR 2018

KUNJUNGAN: Bupati Sumedang Eka Setiawan melihat perkembangan industri di Kabupaten Sumedang di wilayah Jatinangor dan Cimanggung.

SUMEDANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sumedang, siap mengikuti pemerintah pusat terkait kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) Tahun 2018. Hal itu, sesuai aturan yang ada karena saat ini sudah ada penetapan kenaikan upah sebesar 8,71 persen.

Ketua Apindo Kabupaten Sumedang Drs Endang Juhana menuturkan, UMR Tahun 2018 benar-benar diterapkan secara konsekuen sesuai peraturan. Artinya, tidak bisa ditambah atau dikurangi baik oleh bupati/wali kota atau gubernur karena memang sudah ada penetapan.

“Kami harapkan demikian. Karena pada Tahun 2017 belum konsekuen dilaksanakan dan Tahun 2018 mendatang sudah ada penetapan besaran UMR yang diterapkan di Kabupaten Sumedang,” katanya, kemarin (20/12).

Menurut dia, sistem penentuan upah berdasarkan peraturan pemerintah pusat, cukup ideal dari segi buruh. Sebab, penetapan itu sudah diatur pusat. “Kami berkomitmen berusaha maksimal agar semua perusahaan dapat melaksanakan ketentuan upah minimum ini, karena dapat meningkatkan kesejahteraan buruh,” ungkapnya.

Selain itu, kata Endang, sejauh ini total 25 anggota Apindo di Sumedang belum ada yang menyatakan keberatan soal besaran upah yang diterapkan untuk tahun depan. Sedangkan bagi pelaku usaha, upah minimum yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, siap dilaksanakan selama tidak dinaikan pemimpin daerah.

“Saat ini dunia usaha bergerak dalam satu kompetisi global. Masing-masing negara berusaha meningkatkan efisiensi, terlebih sekarang pertumbuhan ekonomi agak melambat,” ucapnya.

Dengan demikian, diharapkan daya saing ini masih tetap terjaga meski pun margin keuntungan sekarang berada pada level yang tidak terlalu tinggi.

“UMK 2017 dengan ditambah 8,71 persen itu memang sudah diatur oleh Menteri Tenaga Kerja yang selanjutnya disampaikan oleh gubernur di provinsi masing-masing. Jika ada perusahaan menunda pembayaran UMK, maka perusahaan harus sanggup diaudit dua tahun kebelakang,” pungkasnya. (kos)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.