oleh

Banjir Kahatex, Tidak hanya Masalah Sungai

CIMANGGUNG – Upaya mengantisipasi banjir di sekitaran PT Kahatex, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menormalisasi sungai-sungai yang melewati anak sungai Citarum diantaranya Sungai Citarik, Cikijing, dan Cimande.

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan sudah ada normalisasi di beberapa sungai yang disebutkan tadi, hanya saja manfaatnya belum bisa dirasakan masyarakat. Bahkan, Pemprov Jabar sudah memantau ke PT Kahatex untuk membongkar bila ada aliran sungai yang dibuat jembatan.

“Normalisasi sudah, namun ada satu titik yang belum. Insya Alloh tahun ini selesai normalisasi sungai semuanya. Termasuk jembatan yang ada di dalam Kahatex sebenarnya dari pihak kahatex sudab diizinkan tinggal dibongkar. Izin sudah ada,” katanya kepada wartawan, usai memantau ke PT Kahatex, kemarin.

Tak hanya banjir, lanjut Uu, yang mengganggu aktivitas masyarakat yakni masalah kemacetan. Masyarakat Jabar bagian timur, seperti Garut, Tasikmalaya, antara lain dari pihak kahatex sudah ada sistem buka 7 pintu, terdiri dari wilayah Sumedang tiga pintu dan wilayah Bandung empat pintu.

“Sekarang kami akan membuat JPO dengan meminta kahatex. Kami koordinasi dengan pihak terkait, pusat dan pemprov, Pemkab Sumedang dan Bandung. Mudah-mudahan hari jumat ada sebuah keputusan masalah kahatex, banjir dan dan kemacetan,” katanya.

Saat ini, lanjut Wagub, masyarakat selalu mengkambing hitamkan Kahatex. Padahal ada penyebab lain. Yang namanya banjir harus diteliti dari hulu sampai hilir. Kita minimalisir dampak negatif dari perusahaan agar tidak menimbulkan negatif ke masyarakat.

“Nah upaya kami meminimalisir dampak negatif perusahaan agar tidak berkepanjangan. Jadi bagaimana caranya perusahaan memberikan dampak positif kepada masyarakat luas tidak hanya dari hal penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Sementara itu, pemerhati lingkungan Jabar Apih Djaja Dipraja  mengatakan, untuk mengentaskan banjir di sekitar PT Kahatex dan banjir lumpur di Cimanggung, tidak hanya menormalisasi aliran sungai saja. Tetapi harus melihat dari hulu sampai hilir.

“Yang saya tahu, kawasan Gunung Geulis sebagai daerah resapan air sudah rusak oleh perumahan. Jadi, mau dinormalisasi sampai kapan pun, banjir akan tetap terjadi. Sebab di daerah Hulu nya air sudah tidak bisa ditampung,” katanya.

Apih menambahkan, sebelum ada perumahan di kawasan Gunung Geulis, banjir tidak separah sekarang. Bahkan, sudah ada tol air pun di sepanjang jalan Bandung Garut, air tetap saja banyak.

“Intinya mungkin, jangan sebatas pantauan sepintas, tapi pa Wagub harus melihat dari hulu sampai hilirnya. Jika daerah Hulu tidak dibenahi dengan aturan dan regulasi yang ketat terjait izin perumahan, jelas daerah hilir akan terkena dampaknya,” tandasnya.Sementara itu Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir menegaskan pihaknya sudah memberikan surat kepada dinas Perizinan untuk tidak memberikan lagi izin pembangunan kepada pengembang yang akan membangun di lahan dengan kemiringan 45 derajat. Sebab, lanjut Apih, izin perumahan terdahulu diberikan oleh bupati terdahulu.

“Perumahan yang dibangun di atas kemiringan tanah yang merusak lingkungan, maka tidak akan diberikan izin lagi,” tandasnya. (imn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 komentar

News Feed