oleh

Belum Terima Copy Incracht Bupati, DPRD Belum Tentukan Sikap

KOTA-DPRD Sumedang hingga saat ini belum menerima tembusan surat salinan incraht mantan Bupati Sumedang. Meski, DPRD bukan merupakan para pihak yang berhak menerima surat incracht tersebut, namun dipastikan surat tersebut bisa menjadi landasan hukum ke depan, DPRD dalam menentukan langkah. Apakah akan mengangkat Wakil Bupati Sumedang, Eka Setiawan, jadi Bupati Sumedang atau tetap pada posisi sekarang wakil bupati yang menjalankan tugas bupati.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumedang, Jajang Heryana, membenarkan jika pihaknya termasuk DPRD Sumedang belum mendapatkan salinan copy surat incracht-nya mantan Bupati Sumedang, H Ade Irawan.

“Belum, belum mendapatkan (salinan surat incracht). Belum (juga menanyakan). Jadi pada Rapim itu belum membahas terkait dengan keberadaan Pak Bupati dan Pak Wakil bupati, tindak lanjut selanjutnya,” ujarnya.

Padahal lanjut dia, memang idealnya DPRD Sumedang sendiri yang menjemput bola untuk mendapatkan salinan surat incracht tersebut. Hal itu, kata Jajang, sangat penting sebagai bagian dari adanya kepastian hukum di Sumedang apakah masih mempunyai bupati atau tidak, atau mempunyai bupati tapi diberhentikan. Selama ini, pihaknya hanya mendapat informasi dari media.

“Cuman secara legalitas formal, DPRD belum menerima. Dan Fraksi Golkar juga belum menerima, surat incracht nya Pak Ade. Idealnya DPRD itu jemput bola ke Kejati Jawa Barat, untuk memastikan keputusan vonis terhadap yang terhormat Pak Ade Irawan ini, sudah incrahct. Sehingga DPRD, pasca legal formalnya sudah keterima harus bersikap. Nah, kenapa sekarang DPRD belum bersikap. Karena, legal formalnya belum ada,” sebutnya.

Ia mengulas, yang dibahas dalam Rapim DPRD beberap waktu lalu, terkait dengan beberapa hal yang ditanyakan Ade Irawan. Termasuk beberapa tuntutan yang disampaikan oleh Ade Irawan memohon kejelasan pada DPRD terkait dengan fakta integritas dari Eka Setiawan selaku wakil bupati yang menjalankan tugas dan wewenang.

“Itu, gugur dengan Undang-Undang Nomor 9. Pak Eka juga menyampaikan pada kita, bahwa fakta integritas sudah ditandatangani. Dan itu, fakta integritas Pak Eka selaku wakil bupati. Disaat Pak Eka, harus menjalankan tugas dan wewenang bupati, saat bupatinya berhalangan / diberhentikan sementara, tidak perlu fakta integritas lagi,” terangnya.

Ditanya sikap Fraksi Golkar apakah akan mendukung Eka Setiawan jadi Bupati Sumedang. “Fraksi Golkar mendukung Pa Eka Setiawan, menjadi wakil bupati yang menjalankan tugas dan wewenang bupati. Terkait dengan tindak lanjut kedepan pasca legal formal, terkait vonis pa Ade incraht. DPRD akan bersikap. Sikap fraksi Golkar akan seperti apa, tunggu nanti,” pungkasnya. (ign)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed