Bimtek Digelar Untuk Verifikasi Faktual

Bimtek Digelar Untuk Verifikasi Faktual

GELAR BIMTEK: Sejumlah anggota PPK dan PPS se Kabupaten Sumedang saat mengikuti Bimtek di aula kantor KPUD Sumedang.

PEWARTA: SOBAR/SUMEKS

Terkait Dukungan Calon Perseorangan

KOTA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumedang baru selesai melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap PPK dan PPS se-Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut diikuti oleh 52 anggota PPK yang terdiri dari ketua dan bagian teknis. Serta, 277 bidang teknis PPS se-kabupaten Sumedang.

“Kami menggelar Bimtek untuk menghadapi penyerahan dukungan dan rekap tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Sumedang dalam kegiatan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan,” kata Komisioner KPUD Sumedang bidang Teknis Junan Junaidi kepada Sumeks, Selasa (21/11).

Tujuan dari Bimtek itu, kata Junan, untuk memberikan pengetahuan teknis terkait verifikasi faktual tingkat desa. Selain itu, juga untuk rekap kecamatan pada tanggal 12 – 25 desember 2017 mendatang.

“Ditekankan kepada PPK dan PPS itu harus memahami aturan terkait verifikasi faktual dan kemungkinan apa saja yang bisa terjadi dalam pelaksanaan verifikasi faktual. Kita juga adakan simulasi bagaimana mereka datang ke masyarakat, bagaimana mereka mempersiapkannya, bagaimana mereka merekapnya dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten,” terangnya.

Didalam Bimtek, simulasi yang diperagakan para PPK dan PPS adalah setelah mereka menerima form dukungan. Kemudian, bagaimana mereka mempersiapkan administrasi, pemetaan hingga berapa jumlah yang akan direkap di desa masing-masing.

“Kalau terlalu banyak, mereka akan melibatkan RT RW. Karena, secara UU yang bisa dilibatkan itu memang RT RW setempat,” sebut Junan.

Sementara itu, lanjut Junan, KPU juga memperbolehkan menyertakan relawan masing-masing dalam melakukan verifikasi faktual selama tetap menjaga kondusifitasnya.

“Yang paling rawan terjadi di PPS itu salah satunya adanya intimidasi dari pihak lain yang berusaha mempengaruhi masyarakat. Terutama, dalam hal mendukung atau tidak mendukung salah satu calon,” tuturnya.

Dikatakan Junan, KPU juga tidak akan mentolerir bila ada keterlibatan atau keterkaitan PPS maupun PPK kedalam struktur relawan. Atau, tim sukses salah satu calon kepala daerah.

“Kalau ada indikasi petugas KPU PPK PPS yang terlibat jadi relawan, KPU siap menerima masukan dari masyarakat. Tapi, harus disampaikan secara resmi ke KPU dengan bukti yang jelas. Lalu kami akan segera mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Jika benar, itu akan kami PAW (Pengganti Antar Waktu) kan,” tegasnya. (bay)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.