oleh

BPSK: Laporkan Jika si Melon Mahal

KOTA – Melonjaknya harga dan kelangkaan gas elpiji tiga kilogram, yang diduga ulah para pengecer, menjadi sorotan sejumlah pihak yang dirugikan. Apalagi, barang bersubsidi tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat terkadang, kesulitan mencari gas yang biasa disebut si Melon. Sekalipun dapat, masyarakat harus rela membayar mahal dengan harga Rp 23 ribu, hingga Rp 25 ribu per tabungnya.

Seperti diutarakan warga Dusun Pasanggrahan, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Arif (28). Dirinya kecewa dengan adanya harga yang melonjak di eceran.

“Ya jelas saya kecewa, itu kan barang bersubsidi. Saya tahu kok harga pangkalan berapa, bahkan kalau lagi ada, saya juga suka beli ke pangkalan. Itu lebih hemat, karena cuma bayar Rp 16.500, atau Rp 17.500, jika dengan cara diantar. Kecuali kalau tidak ada di pengkalan, ya saya terpaksa beli di warung-warung dengan bayar Rp 23.000 per tabung,” tuturnya kepada Sumeks, Kamis (7/4).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sumedang, Yadi Mulyadi, menekankan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pendistribusian gas bersubsidi tersebut, dapat memperhatikan kondisi masyarakat.

“Kemarin saya bilang kepada para pengusaha, untuk bisa membuat kesepakatan batas harga toleransi atau range harganya. Ya, kita harus mementingkan masyarakat banyak, jangan sampai hanya berpikir bisnis orientid saja,” ujarnya.

Selain itu, Yadi mengkhawatirkan adanya permainan dalam pendistribusian si Melon, yang merugikan masyarakat Sumedang. “Saya hawatir, disitu ada permainan dari pangkalan. Misalnya penimbunan, sehingga anggapannya gas itu sulit. Dan dari situ lah, akan ada peluang untuk menaikan harga,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Indag Kabupaten Sumedang, Wawan Hudawan, menerangkan, jika adanya masyarakat yang merasa dirugikan, dapat melakukan pengaduan kepada pihak BPSK.

“Kalau ada masyarakat, atau konsumen yang merasa dirugikan, silahkan datang kepada kami di BPSK. Karena jika adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penjual, hususnya di sini penjual gas elpiji, itu dapat kita proses. Dan itu, bisa kita hubungkan kepada UU Migas dan pangan, dengan ancaman hukumannya berupa denda hingga Rp dua miliar, dan hukuman penjara lima tahun. Itu mengacu kepada UU nomor 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen. Dengan Syarat, Konsumen yang mengadu ke BPSK,” pungkasnya. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed