Buruh Bumi Parahyangan

Peliput/Editor: Artikel

Buruh Bumi Parahyangan

Prana Rifsana

BURUH memiliki peran sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana tidak, semua produk yang kita gunakan sehari-hari merupakan hasil produksi buruh.

Secanggih apapun tehnologi termasuk dijaman digital seperti saat ini peran buruh juga tetap ada dan harus ada, semua mesin dan alat-alat produksi lainnya tetap membutuhkan operator dll.

Selain menghasilkan produk, buruh juga menjual jasa kepada masyarakat sehingga dalam menjalani kehidupan kita menjadi lebih mudah dan ringan, tentu atas kontribusi buruh.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Buruh atau Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Lalu bagaimana dengan upah mereka, terutama di bumi parahyangan?

Saat ini melalui PP No.78 Tahun 2016 upah minimum yang berlaku di Negeri berkedaulatan hukum ini adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat tahun 2018 sudah resmi ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pada tanggal 21 Nov 2017. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1065-Yangbangsos/2017 menetapkan UMK tertinggi di Jabar adalah Kabupaten Karawang, yakni Rp.3.919.291,- sedangkan terendahnya adalah Pangandaran yaitu sebesar Rp.1.558.793,-

Namun di Propinsi Jawa Barat pernah dikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.644-Yangbangsos/2017 dengan memberlakukan Upah Minimum Padat Karya yang besarannya di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut, walau hanya berlaku di daerah Purwakarta, Depok, Bogor dan Bekasi untuk Industri Pakaian Jadi/Garmen. Contoh Upah Padat Karya yang diberlakukan di Purwakarta adalah Rp. 2.546.744,- atau lebih rendah Rp.898.872,- dari Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetap sebesar Rp. 3.445.616,-.

Ketentuan pada Surat Keputusan Upah Minimum Padat Karya tersebut berlaku untuk industry Garmen di Purwakarta yang paling sedikit memiliki 200 tenaga kerja, prosentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi adalah minimum sebesar 15% serta adanya kesepakatan antara pengusaha dan Serikat Pekerja perusahaan tersebut.

Menurut APINDO keluarnya kebijakan Upah Minimum Padat Karya tersebut dilatar belakangi dengan keterancaman tutupnya industry garmen, karena tidak kompetitif dan berpotensi ditinggalkan para pembeli, karena produknya ini 100% untuk diekspor, ini untuk melindungi Industri Garmen di Indonesia, jika Industri Garmen maju maka Pekerja di Industri Garmen akan sejahtera.

Seperti makan buah simalakama antara melindungi usaha para pengusaha dan meningkatkan kesejateraan buruh, mana yang lebih dahulu diprioritaskan akan berdampak kepada sisi lainnya. Disinilah seharusnya pemerintah hadir untuk mengakomodir kedua kepentingan yang berbeda, bukan malah dengan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada pengusaha saja.

Dalam rantai pasok global garmen, penguasa modal dan pasar adalah para pemegang merk, dan mereka adalah pemilik brand dunia yang menguasai modal dan pasar membeli produk-produk garmen kita dari para pemasok yang mendapatkan lisensi merk. Parbrik-pabrik garmen kita di Indonesia adalah pemasok-pemasok untuk brand-brand besar di dunia. Sehingga ketika para pemegang merk yang mayoritas berasal dari Eropa dan Amerika Serikat meminta adanya upah khusus garmen, dengan mudah dan cepat pemerintah memberikannya.

Kontroversi penerapan upah padat karya berujung pada persidangan PTUN, Upah Padat Karya di daerah kabupaten Bogor dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, majelis menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Barat No.
561/Kep.679-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen Di Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017.

Majelis Hakim yang di Ketuai oleh Tri Indah Haryanti, SH., M.Hum dengan Hakim anggota Yarwan, SH., MH dan Juliah Saragih, SH., MH dan panitera penggangi Ahmad Subadri, SH, membacakan Putusan No. 133/G/2018/PTUN-BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan menyatakan bahwa Upah Padat Karya adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

Ini membuktikan bahwa hirarkie perundang-undangan masih tegak berdiri, sehingga keputusan gubernur tidak bisa bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Setelah Pilkada usai dilaksanakan Juni lalu seharusnya dapat memunculkan harapan baru bagi kaum buruh di Jawa Barat, dengan terpilihnya pasangan Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Kalau kita mengintip kembali Sembilan program kerja unggulan pasangan RINDU terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan Buruh, programnya dinamai dengan Program BUBUR.

BUBUR atau singkatan dari Buruh Bisa Makmur, merupakan penyediaan subsidi untuk buruh dalam hal pendidikan, kesehatan, dan harga bahan pokok. Pemerintah provinsi akan membangun apartemen untuk buruh di sekitar lokasi pabrik, dan menyediakan transportasi untuk buruh, yang dapat mengurangi pengeluaran buruh agar buruh dapat hidup sejahtera.

Namun yang harus menjadi perhatian buruh di Jawa Barat adalah dengan adanya Program LAJA, LAJA adalah singkatan dari Lapangan Pekerjaan. Pasangan Rindu berkomitmen untuk membuka seluas-luasnya kesempatan kerja untuk berbagai latar belakang pendidikan dengan mendorong dibukanya industri padat karya, lahirnya wirausaha baru dan kemudahan berbisnis bagi UMKM.

Mengapa harus diperhatikan? Karena program akan dibukanya industri padat karya jangan sampai membuka kembali peluang-peluang munculnya penerapan upah padat karya yang angkanya di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Kaum buruh harus dilibatkan dalam setiap kebijakan apapun yang berdampak kepada kesejahteraan buruh dan keluarga.

Program-program unggulan tersebut jika berjalan synergy akan membuahkan hasil yang baik bagi kesejateraan buruh dan rakyat Jawa Barat, ibarat seorang dokter yang sedang memeriksa seorang pasien yang sedang sakit, diagnosa yang harus dilakukan tidak bisa hanya terhadap lokasi sakitnya saja, namun berbagai hal yang menyebabkan sakit juga harus digali, sehingga obat yang diberikan langsung kepada sumber penyakit atau sumber permasalahan yang ada.

Kaum buruh di Jawa Barat harus bersatu untuk bersama-sama membangun hubungan komunikasi yang efektif kepada pemerintah dan semua instansi terkait untuk bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik untuk membangun Jawa Barat, apapun latar belakang perusahaannya, apapun federasi dan apapun konfederasinya.

Begitupula dengan buruh yang enggan disebut sebagai buruh, atau biasaya disebut pekerja, padahal mereka saya, sama-sama buruh hanya bergerak disektor lain, misalnya sector jasa keuangan dan perbankan, mereka itu adalah buruh sektor perbankan. Dikotomi kelas buruh ini yang harus dibuang jauh-jauh karena selama orang itu menerima gaji, maka mereka adalah buruh, lupakan perbedaan dan perioritaskan persamaan.

Kita semua harus menyadari bahwa keberhasilan bukan berasal dari kerja keras kita sendiri, bukan pula dari kerja keras sekelompok orang saja, disana ada kontribusi kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, dan kepercayaan diperoleh manakala kita juga mempercayai orang lain, saling percaya yang kita miliki dapat menciptakan simpul yang kuat dalam mencapai satu tujuan bersama. Bersatulah Kaum Buruh Indonesia. (**)

“Penulis adalah aktivis gerakan mahasiswa 98 dan aktivis Serikat Pekerja selama 19 tahun hingga saat ini, sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Bank Permata yang memiliki anggota hampir 5000 orang dan juga menjabat sebagai Koordinator Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan yang terdiri dari 20 Serikat Pekerja Sektor Perbankan se Indonesia.”

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.