Buruh Harapkan UMK Naik 31%

Buruh Harapkan UMK Naik 31%

TUNTUT KENAIKAN: Ratusan buruh kembali mendatangi IPP Sumedang, kemarin.

PEWARTA: IST

KOTA – Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Sumedang (APBS), Rabu (15/11) kemarin kembali mendatangi IPP. Kedatangan mereka untuk menyuarakan kenaikan UMK tahun 2018 sebesar 31% dari UMK tahun 2017.

Para buruh berorasi dan menyuarakan aspirasi mereka untuk menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Menolak juga upah padat karya, menetapkan kenaikan UMK Sumedang sebesar 31% dari UMK 2017, menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sumedang Maret 2018, Stop Outosourching, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan magang.

“Kami hadir di tempat ini adalah untuk dengan tegas menolak PP Nomor 78 Tahun 2015 yang kami nilai tidak berpihak kepada kaum buruh. Serta menuntut UMSK dan ditiadakannya sistem outsourching,” ucap salah seorang koordinator demo yang merupakan Ketua SPSI Sumedang Guruh Hudiyanto.

Slamet Priyanto, 47, demonstran lainnya mengungkapkan keinginannya untuk menyuarakan aspirasi buruh untuk kenaikan upah. Menurut Slamet, kedatangan APBS ke IPP ingin menemui orang nomor satu di Sumedang untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.

“Upah kami pada tahun 2017 mencapai Rp 2.463.410 dan kami mengharapkan dengan kenaikan UMK sebesar 31% hidup kami menjadi sejahtera,” ungkap Slamet.

Setelah sempat tertahan beberapa lama di halaman kantor IPP, tepat pada pukul 12.17 para koordinator lapangan Ketua SPSI Sumedang Guruh Hudiyanto, Ketua KASBI Slamet Priyanto dan Ketua SPN Farizan serta beberapa perwakilan buruh lainnya, diterima langsung Bupati Sumedang H Eka Setiawan, Asisten Pemerintahan, Asisten Pembangunan, Kadisnakertrans, Kabid Hubungan Industrial didampingi Kabag Ops Polres dan Kompol Isman dengan menggunakan tempat di Ruang Cakrabuana IPP.

Bupati Sumedang H Eka Setiawan saat menerima para demonstran mengatakan bahwa dirinya akan menanggapi aspirasi yang diajukan para buruh. Menurut bupati, segala aspirasi dari para buruh akan pemda tampung dan dicarikan solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan kenaikan UMK tersebut.

“Saya minta waktu untuk mengkaji semua yang diminta oleh para buruh, sebagai pimpinan daerah saya tidak mungkin melanggar aturan dan kebijkan yang dikeluarkan pihak pusat karena itu bukan ranah saya. Dan mudah-mudahan masalah ini akan cepat selesai,”tandasnya. (her)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.