oleh

Buruh Sebaiknya Berunding, Melalui Lembaga Tripartit

KOTA – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang pengupahan tenga kerja (buruh), terus mendapatkan penolakan sejumlah buruh di seluruh Nusantara. Tidak terkecuali bagi para buruh di Kabupaten Sumedang.

Ribuan buruh dari berbagai organisasi turun ke jalan melakukan demo untuk menyatakan penolakan terhadap peraturan yang dinilainya tidak berpihak kepada mereka itu. Formula kenaikan upah minimum yang tercantum pada PP No 78 tahun 2015, dinilai bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam UU No 13 tahun 2003, penetapan upah minimum dilakukan oleh kepala daerah, berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan yang terdiri atas perwakilan pengusaha, buruh dan pemerintah. Formula perhitungan upah minimum dinilai tak menguntungkan buruh, karena melalui aturan baru itu dalam pengupahan ditinjau lima tahun sekali.

“Dengan adanya PP itu, apakah kita cukup dengan kenaikan 10 persen? Itu kan tak cukup. Biarkan pemerintah melek,” ujar salah satu ketua serikat buruh di Sumedang.

Menanggapi masalah tersebut, Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Sumedang, Dadang Rohmawan, mengatakan, sebaiknya para buruh tersebut memperjuangkan aspirasinya dengan cara berunding di dalam lembaga hubungan industrial atau tripartit. “Peran pemerintah daerah lebih dominan dalam memperjuangkan nasib buruh dan melindungi dounia usaha. Yang ada di PP adalah UMP dan dengan masih adanya Dewan Pengupahan (DP), masih terbuka musyawarah tripartit,” ujarnya, Minggu (8/11).

Menurutnya, DPRD sudah membuat rekomendasi ke bupati Sumedang, agar di paska rapat pleno Dewan Pengupahan, duduk bersama antara ketua DP, DPRD dan bupati dalam rangka memberikan saran pendapat kepada eksekutif dalam mengajukan rekomendasi UMK ke provinsi.

“Sesuai pasal 47, ayat I, II dan III, kesimpulannya bubernur menetapkan upah kabupatn/kota mempertimbangkan rekomendasi bupati/ walikota,” jelasnya.

Menurutnya, dengan terbitnya PP 78 Tahun 2015, menjadikan adanya kepastian teknis dan hukum. Dadang menambahkan, dasar rujukan UU No 13 Tahun 2003 itu, tidak ada peraturan pemerintah. “Dengan PP itu, sebenarnya jadi ada kepastian teknis dan hukum,” pungkasnya. (iqi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed