Buruh Sebut RPP Pengupahan Tak Logis

Buruh Sebut RPP Pengupahan Tak Logis

UNJUKRASA: Puluhan buruh mendatangi gedung Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Kamis (22/10). Mereka mendesak pemerintah untuk menolak RPP buruh. (ASEP HERDIANA/SUMEKS)

Peliput/Editor: asep herdiana/usep adhiwihanda

KOTA- Ratusan buruh dari berbagai perusahaan di Kabupaten Sumedang menggeruduk Gedung IPP Sumedang, Kamis (22/10). Kedatangan mereka untuk menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang akan diterbitkan oleh pemerintah yang dinilai hanya akan merugikan nasib buruh.

Buruh menuding pemerintah tidak melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan dewan pengupahan, dan tidak mengakomodir aspirasi dari kalangan buruh. Selain itu, RPP yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah pusat, terkesan dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan buruh.

“Aturan tersebut dinilai tidak adil dan akan bertabrakan dengan dewan pengupahan di kabupaten atau kota. Yang imbasnya bisa menyengsarakan buruh dan keluarganya, “ kata Siswanto (46), koordinator buruh, yang melakukan aksi unjuk rasa di IPP, Kamis (22/10).

Siswanto bersama ratusan buruh lainya mendatangi kantor IPP, dengan tujuan mendesak pemerintah agar mengeluarkan surat penolakan RPP pengupahan yang sedang dibahas di tingkat pusat.
“Kami minta, pemerintah harus segera menyampaikan surat penolakan kepada pemerintah pusat, dan lebih berpihak kepada buruh, “ lanjutnya.

Menurutnya, seharusnya dalam menetapkan peraturan pengupahan yang baru, pemerintah harus melakukan survei terlebih dahulu mengenai kondisi buruh, dan kondisi ekonomi serta dampak yang akan dihadapi buruh, jika peraturan itu disahkan.

“ Jika ini di sahkan, maka gejolak akan semakin parah, sebab upah yang didapatkan tanpa ada kesesuaian dengan kesejahteraan sosial, seperti asuransi dan yang lainnya. Dan ada beberapa poin di dalamnya, yang mengurangi hak kesejahteraan para buruh, “ terangnya.

Ia menilai, jika penolakan itu tidak dilakukan, maka kestabilan kesejahteraan buruh, khususnya di Sumedang tidak bisa terjamin.

Selain itu, buruh juga menuntut kenaikan upah layak Kabupaten Sumedang menjadi Rp 3.600.000 pada tahun 2016 mendatang. Para buruh juga menuntut penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourching. Tuntutan yang terakhir, buruh meminta agar pemerintah meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara utuh.

Jika tuntutanya tidak dipenuhi, maka buruh akan membawa masa yang lebih banyak untuk menduduki IPP. Akhirnya, Wakil Bupati Kabupaten Sumedang bersedia menemui perwakilan para buruh dan berdialog untuk menemukan kesepakatan antara buruh.

Meskpiun dialog berlangsung a lot, akhirnya Wakil Bupati bersedia untuk menandatangani untuk membuat surat dukungan penolakan tersebut kepada pemerintah pusat.

“ Kami selalu mendukung bagaimana baiknya. Yang terpenting pemerintah Kabupaten Sumedang siap mendukung keinginan buruh, “ kata Eka. (her)
 

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.