Butuh Ketahanan Keluarga

Butuh Ketahanan Keluarga

DIWAWANCARAI: Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Ali Nurjaman ketika diwawancarai di ruangannya.(IIS SULASTRI/SUMEKS)

PEWARTA: IIS SULASTRI/IGUN/SUMEKS

DINAS Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumedang melakukan bimbingan, pembinaan, dan dukungan terhadap anak punk dan jalanan (anjal) yang tertangkap. Setelahnya anjal dipulangkan pada keluarganya berkoordinasi dengan pemerintah asalnya melalui Dinsos.

”Anak punk yang tertangkap itu tidak diapa-apakan. Hanya ditanya dan diassasment, tinggalnya dimana, yang masih sekolah ada berapa, jika memang masih sekolah, lalu dikembalikan ke keluarganya, hanya itu,” ujar Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Ali Nurjaman pada Sumeks saat ditemui, kemarin (12/2).

Dijelaskan Ali, Dinsos memiliki tugas untuk melakukan pembimbingan dan pembinaan terhadap anak-anak punk tersebut. ”Dinsos hanya bertugas memfasilitasi dan memberikan bimbingan kepada mereka. Diharapkan mereka bisa mandiri dan kembali ke orang tuanya,” ungkapnya.

Selain mengembalikan ke orang tua dipaparkan Ali bahwa Dinsos memberikan dukungan agar mereka bisa kembali ke sekolahnya. ”Dinsos memberikan mereka bimbingan dan pembinaan serta memberikan dukungan mereka untuk kembali ke sekolah. Yang lainnya sifatnya pemulangan pada keluarga,” tuturnya.

Diakui Ali sempat pula mereka ditawari bimbingan untuk keterampilan. ”Kalau ada yang mau dibimbing keterampilan maka dibawa ke Balai Pelatihan Rehabilitasi untuk pemberdayaan keterampilan. Tapi kan kadang-kadang dari mereka banyak yang tidak mau,” jelasnya.

Dijelaskan pula hadirnya anak punk disebabkan kurangnya pembangunan mental dari ketahanan keluarga. ”Perlu ada ketahan keluarga oleh para orang tua karena anak punk itu ada berdasarkan ketidaknyamanan di rumah dan rata-rata karena permasalahan ekonomi. Sedangkan pengaruh lingkungan itu kecil temuannya,” jelas Ali.

Menurutnya permasalahan anak punk yang termasuk pada ”Masalah anak punk itu tanggung jawab bersama, tidak mutlak oleh Dinsos. Itu semua agar tidak ada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kabupaten atau kecamatan bahkan Provinsi.  Kalau ada kejadian di suatu wilayah minimal-maksimal yang ada di wilayah itu melayani dan memberikan dukungan serta dorongan pertolongan terhadap permasalahan sosial,” tuturnya. (cr1/ign)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.