oleh

Camat Sudah Kesal, Akhirnya Rancamulya Residence di Garis Polisi Pol PP

SumedangEkspres.com – Camat Sumedang Utara Dikdik Syeh Rizki geram dengan kejadian banjir lumpur di Jalan Sumedang – Wado yang terjadi pada Selasa (21/1) sore kemarin.

Menurutnya, bencana tersebut terjadi akibat kelalaian dari pihak pengembang Perumahan  Rancamulya Residance, yang dianggap tidak mengindahkan keputusan rapat, saat bencana pertama kali terjadi pada bulan Desember 2019 lalu di lokasi yang sama.

“Saat itu dengan kalimat yang meyakinkan, pihak pengembang melakukan ekspos yang menjamin bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali,” kata Dikdik kepada Sumeks, kemarin.

Bahkan, selain membenahi lahan yang tergerus air hujan, pihaknya pun berjanji akan menyiagakan alat berat dan lampu tembak, untuk mengantisipasi jika kejadian serupa terulang kembali.

“Pas kejadian longsor lagi, lampu sorot gak ada, alat berat juga gak ada. Lebih parahnya lagi, malah nanyain ke saya. Pak Camat, mungkin ada pemilik beko yang bisa dihubungi?,” kata Dikdik menirukan pihak pengembang dengan nada kesal.

Dikdik juga menyebutkan, seharusnya pihak pengembang lebih sigap dalam menyikapi masalah bencana yang terjadi di lokasi proyeknya itu. 

“Kerena semua itu sudah disepakati dalam rapat yang sudah dilaksanakan dengan dinas terkait,” sebut Dikdik.

Oleh sebab itu, Dikdik meminta ketegasan dari Dinas Perizinan Kabupaten Sumedang, untuk mencabut izin, jika pihak pengembang tidak mengindahkan hasil kesepakatan.

“Saya menilai, pengembang ini hanya memikirakan sisi bisnisnya saja, tanpa memikirkan dampak sosial yang akan ditimbulkan seperti sekarang ini. Saya jadi kepikiran, pengusaha ini sebenarnya punya modal tidak?,” ujarnya.

Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Sumedang akhirnya memasang garis polisi di area proyek pembangunan Perumahan Rancamulya pada Rabu (22/1) kemarin.

Pemasangan garis polisi itu dilakukan, sebagai bentuk larangan dari pemerintah daerah, untuk menghentikan pengerjaan proyek tersebut.

“Langkah ini kami ambil berdasarkan hasil keputusan rapat bersama sejumlah dinas terkait,” kata Kasatpol PP Kabupaten Sumedang, Bambang Rianto saat ditemui Sumeks di lokasi proyek.

Bambang menjelaskan, setelah terpasang garis polisi, maka pengembang harus menghentikan segala bentuk aktifitas pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan di area proyek tersebut.

“Selama aktifitas dihentikan, pengusaha wajib melakukan penataan di lahan yang berdekatan dengan jalan raya,” terangnya.

Penataan tersebut meliputi, pembutan Tembok Penahan Tebing (TPT), membuat saluran air, baik saluran inti, saluran pembagi dan saluran cacing.

“Kemudian membuat terasering dan lainnya, untuk mencegah terjadinya longsor kembali,” tuturnya. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed