Cawabup Lebih Kaya dari Cabup

Cawabup Lebih Kaya dari Cabup

Komisioner KPUD Sumedang Divisi Teknis Junan Junaidi. (SOBAR/SUMEKS)

PEWARTA: SOBAR BAHTIAR/SUMEKS

KOTA – Dua belas kandidat bakal calon kepala daerah di Kabupaten Sumedang yang akan maju dalam Pilkada Sumedang 2018 telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data yang dihimpun Sumedang Ekspres, harta kekayaan yang dilaporkan para kandidat Pilkada Sumedang 2018, berkisar antara Rp 1 miliar hingga 20 miliar lebih.

Menariknya, dari enam pasangan calon tersebut, bakal calon wakil bupati mendominasi harta kekayaannya lebih kaya dari calon bupatinya.

Di antaranya Moh Agung Anugerah dengan jumlah Rp27.444.029.148, sementara calon bupatinya Eka Setiawan hanya Rp14.008.976.000. Disusul Erwan Setiawan Rp23.784.717.348, sementara bupatinya Dony Ahmad Munir Rp2.724.217.104. Kemudia calon perseorangan Sonia Sugian Rp20.156.735.911, sementara bupatinya Setya Widodo Rp 7.672.258.550.

Meski demikian, masih ada harta kekayaan calon bupati yang lebih besar dari calon wakilnya. Di antaranya H. Zaenal Alimien Rp2.524.458.400, sementara wakilnya Asep Kurnia Rp1.880.000.000. Ecek Karyana Rp2.952.100.000, sementara wakilnya Tatang Sudrajat Rp. 1.896.500.000.

Lalu, Irwansyah Putera Rp3.664.705.862, sementara wakilnya Sidik Jafar Rp1.878.493.488.

“Semua calon sudah menyerahkan laporan harta kekayaan. Kami di KPU hanya menerima tanda terimanya saja dari KPK. Untuk berkas dan nilai jumlah, KPU tidak menerima,” kata Kepala Divisi Teknis KPUD Sumedang Junan Junaidi, kepada Sumedang Ekspres, Senin (22/1).

Junan menjelaskan, alasan laporan harta kekayaan dijadikan sebagai persyaratan mengikuti pesta demokrasi, dikarenakan telah ditentukan didalam undang-undang.

“Dalam perundang-undangan disebutkan, bahwa semua pejabat negara dan calon pejabat negara harus menyerahkan laporan harta kekayaan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Junan, adanya penyerahan laporan harta kekayaan merupakan bagian dari keterbukaan juga terhadap publik tentang kepemilikan harta para pejabat.

“Dan itu merupakan bagian dari keterbukaan informasi terhadap publik. Masyarakat bisa melihatnya di website resmi KPK,” sebut Junan.

Dengan demikian, aturan tersebut juga dapat menjadi dasar bilamana ada jumlah kekayaan pejabat yang bertambah dengan tidak wajar.

“Itu nanti akan terlihat, harta kekayaan saat sebelum menjabat hingga setelah menjabat. Karena kedepan, saat dilaporkan lagi apa ada kenaikan yang tidak wajar atau wajar. Niatnya memang seperti itu makanya kenapa laporan harta kekayaan dijadikan salah satu persyaratan,” jelasnya. (bay)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.