Dewan Akan Undang P2T

Peliput/Editor: sobah bahtiar-asep herdiana/handri s budiman

Dewan Akan Undang P2T

Lokasi proyek tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang. (net/ilustrasi)

KOTA – Perseteruan warga yang terkena dampak pembangunan Tol Cisumdawu dengan pemerintah, mendapatkan perhatian DPRD. Seperti diketahui, saat ini warga memblokir akses proyek tol di Dusun Sabagi, Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan. Warga masih mempertanyakan biaya ganti rugi yang disinyalir tidak sesuai dengan harga tanah saat itu.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang Yogie Yaman Sentosa menilai, persoalan mucul karena adanya kesalahan pendataan tanah yang bermasalah. Untuk itu, ia mendesak pemerintah segera melakukan pendataan kembali. “Pemerintah harus segera melakukan pendataan ulang tanah yang bermasalah, jangan sampai warga dikorbankan dengan pendataan yang salah “ ujarnya kepada Sumeks, kemarin.

Terkait pengakuan intimidasi yang dialami warga oleh oleh P2T (Panitia Pengadaan Tanah ) dan Tim 7 yang merupakan bentukan desa, Yogi menyetakan, segera mengundang Pemda dan Satker . “Untuk masalah itu, makanya kami dari Komisi A akan mengundang P2T dan Tim 7 ini, untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Sekaligus, kita juga akan mencari solusi untuk penyelesaian masalah,“ tuturnya.

Ia berharap, masalah yang sedang bergulir, segera diakhiri dengan baik. Yaitu, dengan langkah yang proaktif dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan Tol Cisumdawu. “Dalam hal ini, Pemda harus proaktif. Jangan sampai hak-hak warga diabaikan. Setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya, dan setiap langkah juga harus tetap mengacu kepada rambu-rambu perundangan-undangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang juga Anggota P2T Deni Tanrus, mengakui di wilayah Dusun Sabagi, masih menyisakan proses ganti rugi yang belum tuntas. Persoalannya, ke-34 pemilik tanah menolak nilai harga ganti rugi sehingga tidak mau mengikuti proses pelapasan hak (PH) atas tanah.

Sebelumnya, terang Denny, warga sudah mengikuti proses tahapan ganti rugi, mulai musyawarah sampai pembayaran ganti rugi. “Tanah yang akan dilewati jalan tol tersebut, sudah dimunculkan sehingga diketahui publik dan sudah disetujui. Tetapi, sekarang muncul lagi persoalan lain, sehingga ada unjuk rasa,” kata Denny. (bay/her)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js