oleh

Dewan Pengawas PDAM Tak Jalankan Tupoksi

Pembentukan Jangan Mengandung Unsur Titipan

SUMEDANGEKSPRES.COM – Anggota DPRD Sumedang Fraksi PKS, Drg Rahmat Juliadi menyebutkan, dewan pengawas Perumda (dulu PDAM) Tirta Medal, dianggap tidak bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagaimana mestinya. Lantaran, kata dia, mereka dibentuk tidak sesuai dengan mekanisme profesional.

Dampaknya, laju pertumbuhan ekonomi di perusahaan berpelat merah itu, tidak bisa terkontrol dengan baik. “Kalau regulasi yang dibuat mah sudah bagus, tapi dalam praktiknya, aturan yang sudah dibuat itu hanya diatas kertas saja,” katanya melalui sambungan telepon, Minggu (2/8).

Bahkan, lanjut Rahmat, direksi seakan memandang sebelah mata terhadap keberadaan dewan pengawas. “Direksi lebih senang potong kompas ke bupati,” sebutnya.

Lebih parahnya lagi, kata Rahmat, antara direktur, direksi dan bupati (sebelumnya), sudah terjadi simbiosis mutualisma. “Ini sudah sesuai dengan perencanaan, diplot jadi ini jadi itu,” tuturnya.

Akibatnya, kinerja perusahaan menjadi tidak ideal. Fungsi pengawasan, tidak bisa berjalan dengan baik. “Pengawas memang dilewat,” sebutnya.

Selain itu, posisi ketua dewan pengawas yang merupakan seorang asisten daerah  (asda) ll, secara langsung terafiliasi ke bupati. Sedangkan direktur itu sendiri, merupakan produk bupati. “Dia gak bisa dengan lepas mengawasi jalannya roda perusahaan, karena bupati atasannya dia,” terang  Rahmat.

Seharusnya, sambung Rahmat, dewan pengawas PDAM itu terdiri dari orang-orang yang profesional dalam bidang tersebut. “Dia harus paham tentang dunia usaha bisnis air bersih, paham tentang manajemen PDAM dan Sumber Daya Manusia (SDM),” katanya.

Karena jika dewan pengawas paham tentang masalah SDM, dia akan tahu, apa yang harus dilakukannya manakala terjadi ketimpangan antara jumlah karyawan yang overload, pendapatan minim dengan beban perusahaan yang berat. “Dewan pengawas harus punya kapasitas dan fisioner. Kalau perlu, anak-anak muda, jangan pensiunan,” sebutnya.

Intinya, dalam pembentukan dewan pengawas harus melalui mekanisme yang bersih, tidak mengandung unsur keterkaitan atau titipan. “Itu pun juga kalau menginginkan PDAM maju. Kecuali jika ingin gini-gini saja, ya monggo,” tukasnya. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 komentar