Dinas Pungut Parkir Liar

Peliput/Editor: asep herdiana

Dinas Pungut Parkir Liar

Sekdis: Uangnya untuk Kebersihan

KOTA – Maraknya pungutan liar berkedok jasa parkir semakin marak. Tak hanya di tempat perbelanjaan, namun sudah merambah kantor dinas dan SKPD di Kabupaten Sumedang. Sebut saja, di sekitar kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), yang setiap harinya dipenuhi pengunjung yang membuat dokumen kependudukan.

Salah seorang juru parkir di Disdukcapil, Asep (29) mengatakan, sedikitnya 200 orang mendatangi kantor tersebut, setiap harinya. Sedangkan tarif parkir variatif, Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per motor. “Sehari bisa sampai 200 motor, “ ujar Asep, saat ditanya perihal pendapatan parkir di lingkungan dinas tersebut.

Ia mengatakan, jika rata-ratakan, dalam sehari bisa mendapatkan Rp 300 ribu. Sebagian pendapatan itu, ia kantongi sebagai upah juru parkir atau uang makan, dan sebagian lagi disetorkan kepada dinas tersebut.

“kalau ke Dishub setor cuma sebulan sekali Rp 50 ribu, karena saya punya SK oleh UPTD Parkir, tapi kalau ke dinas (Disdukcapil, red) tiap hari disetorkan, “ ujar Asep.

menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Nandang Suherman mengatakan, pungutan parkir seperti itu, dikategorikan ilegal. Sebab, sebagai kantor pelayanan publik, seharusnya tidak dibenarkan adanya pungutan parkir. Selain itu, pungutan parkir tidak disertai karcis retribusi sebagai bukti pemasukan ke kas daerah, dari objek pendapatan, yakni tempat parkir. Terlebih, pungutan melebihi nilai yang ditentukan.

“Kalau tidak ada karcis parkir, dan nilainya jauh dari ketentuan, itu bisa jelas ilegal. Lagipula, sebagai kantor pelayanan publik, tidak boleh melakukan pungutan parkir. Ini bisa dikategorikan pungutan liar,” katanya.

Menurutnya, jika ada juru parkir di dinas yang mempunyai SK dari UPTD Parkir, itu merupakan ulah dari oknum pegawai UPTD dengan cara menjualbelikan SK juru parkir. “Saya curiga, ada oknum yang bermain di sini. Sebab, kan belum jelas, apakah itu masuk titik parkir atau bukan, sebab itu kan dinas, tempat pelayanan publik, “ katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Sekretaris Disdukcapil Ma’mur Husein membenarkan adanya pemasukan dari parkir Rp 35 ribu sehari, namun sebagian besar disetorkan ke Dishub. “Kami cuma kebagian Rp 35 ribu, itupun untuk kebersihan dan kami kembalikan lagi. Dan, semenjak saya di sini, itu parkir sudah ada. Jadi lebih baik tanyakan ke Dishub saja, “ ujar Ma’mur saat dikonfirmasi, Senin (12/10).

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, perihal adanya pungutan parkir liar, Kadishubkominfo Teddy Mulyono tidak menjawab. (her)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.