Senin, 3 Agustus 2020

Sumedang Ekspres

Bacaan Utama Warga Sumedang

sumeks images

SEPI: Suasana Kantor PUPR yang tampak sepi saat jajaran pimpinan dan staf nya mengadakan sebuah rapat. ASEP NURDIN / SUMEKS

Dinas PUPR Belum Jawab Terkait Temuan BPK

SUMEDANGEKSPRES.COM – Sejumlah warga Sumedang mempertanyakan kasus pengembalian kelebihan biaya sejumlah tender. Pasalnya, waktu dua minggu dinilai sangat sempit untuk mengembalikan uang rakyat yang jumlahnya mencapai puluhan miliar tersebut.

Sejauh ini pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ( PUPR) Kabupaten Sumedang belum bisa memberikan keterangan mengenai permasalahan tersebut.

“Besok wae tepang na kang, di kantor jam 9 an (Besok saja bertemu di kantor jam 9, red) kata PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Sonny Nugraha melalui pesan WhastApp nya, Kamis (16/7).

Sebelumnya diberitakan, temuan BPK   Dengan Tujuan Tertentu  (DTT), mendapat temuan dugaan penyimpangan anggaran pada  infrastruktur,  yang nilainya lebih dari Rp 177 Miliar.

Baca juga :
PUPR Kena Sorot Kejanggalan Anggaran

Hal itu dikatakan Peneliti senior Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat, Nandang Suherman kepada Sumeks.

Namun dari Rp177 Miliar itu, BPK hanya memeriksa sekitar Rp53 Miliar lebih, sebagai sampling (contoh). “Dari Rp53 Miliar itu, ditemukanlah potensi dugaan penyimpanagn anggaran, dalam bentuk pengurangan (volume) pekerjaan, dengan nilai sekitar Rp3,3 Miliar,” paparnya.

Dugaan penyimpangan – tersebut berada  jalan, irigasi serta pemeliharan empat unit gedung, termasuk Kantor IPP.

“Karena ini  potensi penyimpangan dan sudah keluar angka rupiah per paket pekerjaannya, maka para kontraktor diharapkan segera mengembalikan uang itu, agar tidak diperkarakan menjadi pidana korupsi,” tuturnya.

Pengembalian tersebut dalam kurun waktu enam bulan, terhitung tanggal 30 Januari 2020. “Karena BPK Sudah mengeluarkan ini pada tanggal 30 Januari. Kalau dihitung sekitar dua mingguan lagi,” sebutnya.

Selain kesadaran para pengusaha mengembalikan sesa kelebihan pembayaran, Aparat Penegak Hukum (APH) dan inspektorat juga harus bergerak, agar jangan sampai menjadi kebiasaan buruk. “Karena selama ini temuan – temuan seperti ini tidak pernah digubris,” kata Nandang menegaskan.

Bahkan yang terpenting, kata Nandang, kalau misalkan para pengusaha tidak memenuhi apa yang direkomendasikan BPK, maka harus di black list.

“Termasuk para pengelola kegiatan harus diberi sanksi, karena dinilai telah lalai dalam melakukan pengawasan, yang berakibat pada kerugian negara,” tuturnya. (nur)