Disdik Klaim Murni Kasus Penipuan **Sekda: Tunggu Laporan Inspektorat

KOTA – Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mengklaim kasus adanya tujuh kepala sekolah yang diduga tertipu kontraktor bodong, murni penipuan.

Bahkan menurut Plt. Kadis Pendidikan Dian Sukmara, adanya kejadian itu lantaran adanya kecerobohan pihak sekolah dalam merespon adanya iming-iming bantuan dari pemerintah. Padahal sebut dia, tidak diperbolehkan melakukan pembongkaran bangunan milik pemerintah tanpa surat resmi dari pemerintah.

”Tidak diperbolehkan membongkar sekolah kalau tidak ada surat resmi dari pemerintah,” kata Dian di ruang kerjanya, Sabtu (12/7)

Berdasarkan laporan dari Kabid Sapras, lanjut Dian, pembongkaran kelas dilakukan secara sepihak oleh perusahaan atau kontraktor yang mengaku mendapatkan kegiatan dari APBN. Dengan dalih untuk pemberitahuan telah disiapkan oleh pihak perusahaan, maka tak heran jika para kepala sekolah dengan mudahnya mempersilakan bangunan sekolah untuk dibongkar kontraktor, tanpa klarifikasi terlebih dahulu ke pihak Dinas Pendidikan.

”Setelah kami teliti, ternyata tidak ada bentuk kesepakatan antara sekolah dengan kontraktor,” tuturnya.

Sehingga kejadian itu, menurutnya, murni tindak penipuan yang dilakukan kontraktor dan  kepala sekolah menjadi korban.  “Tidak ada sanksi yang diberikan kepada para kepala sekolah,” ujarnya.

Atas kejadian itu Disdik telah memberitahukan ke Pemda, selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian untuk mengusut tuntas permasalahan tersebut. Kejadian itu lanjut Dian, merupakan cermin bagi seluruh kepala sekolah, agar tidak terulang kembali dikemudian hari.

”Khususnya untuk sekolah dan dinas pendidikan agar lebih berhati-hati lagi, apabila ada orang yang memberikan kegiatan. Koordinasi dan konsultasi harus betul – betul dilakukan,” katanya.

Sedangkan terkait dengan masalah bantuan pemerintah, lanjut dia, kegiatan rehabilitasi dilimpahkan kepada kementerian PUPR. Kemudian kementerian PUPR membentuk satker di tiap provinsi, melalui Perkim di provinsi masing-masing.

“Namun berdasarkan hasil konsultasi dengan Perkim provinsi (satker), untuk tahun 2019 pelaksanaan kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum ada payung hukum yang jelas,” katanya.

Sementara itu Sekda Sumedang, Herman Suryataman tidak banyak berkomentar tentang hal itu. ”Kami akan tugaskan dulu Inspektorat untuk mendalami permasalahan di lapangan. Apakah ada pelanggaran administrasi atau pelanggaran disiplin? Tunggu saja nanti hasilnya,” kata Sekda. (nur)

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.