oleh

Disdik Klaim Rekom Dewan

Komisi A Persoalkan SK Honorer

KOTA – Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang dan Dinas Pendidikan, berseberangan paham terkait rekomendasi honorer. Hal ini, pun berdampak tidak harmonisnya kedua lembaga tersebut.

Bahkan, di saat Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) H Unep Hidayat tiba di gedung DPRD, para wakil rakyat di komisi tersebut, justru meninggalkan ruangan rapat. Alasannya, perwakilan disdik tersebut, terlambat datang.

Awalnya, Komisi A menjadwalkan rapat kerja bersama Disdik dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Agendanya, membahas Surat Keputusan Bupati terhadap 3.999 honorer di lingkungan Disdik.

Akan tetapi, rapat yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 siang, harus berjalan tanpa perwakilan Disdik. Sedangkan BKPSDM dihadiri kepalanya Endi Ruslan dan Sekretaris Asep Rusman. Serta perwakilan dari Setda Kabupaten Sumedang dihadiri Kasubag Perundangan Bagian Hukum Agus Ridwan.

Terkait SK Bupati tentang honorer, Ketua Komisi A Jajang Heryana mengatakan, DPRD hanya mengakomodir dan mewadahi honorer kategori dua (K2) yang sudah uji kompetensi di 2013 bukan honorer yang berjumlah 3.999 tersebut.

Rekomendasi DPRD, lanjut Jajang, dibuat saat rapat kerja dengan FKTH, Komisi A, C dan Badan Anggaran DPRD. Yakni, untuk mengakomodir 2.452 honorer yang sudah mengikuti uji kompetensi di 2013 dan tidak lulus. Bahkan, itu harus diperbupkan, supaya tidak ada honorer siluman. Jajang menambahkan, honorer K2 juga, tidak hanya di lingkungan Disdik.

“Dan itu sudah dilaksanakan, intinya yang kita pertanyakan itu yang sekarang. Yang acara kemarin (Senin 22/1) dan tadi (Selasa 23/1), itu tidak ada rekomendasi dari DPRD. Makanya kami panggil (Disdik dan BKPSDM),” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumedang Unep Hidayat menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatanya menghadiri rapat kerja bersama Komisi A DPRD.

“Kami mohon maaf, tadi tidak bisa datang karena kami ada kegiatan. Dan kepala dinas harus memberikan sambutan. Silahkan anggota DPRD panggil lagi, kami siap untuk datang,” jawab Unep saat diwawancara wartawan di halaman kantor DPRD Kabupaten Sumedang.

Terkait SK Bupati untuk 3.999 honorer, Unep menegaskan, hal itu berdasar rekomendasi DPRD. “Ini amanat dewan. Rekomendasi Ketua DPRD kenapa ditanyakan lagi?” ungkap Unep. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed