DPRD Akan Panggil Tujuh Kepala SD

KOTA – DPRD Kabupaten Sumedang berencana melakukan pemanggilan ke tujuh kepala SD yang tertipu. Pemanggilan dilakukan, untuk memastikan kronologis kejadian, mulai dari awal pertemuan dengan kontraktor hingga pembongkaran ruang kelas.

”Nanti saya lihat dulu hasil monitoring yang dilakukan Kabid Sapras dan Inspektorat. Biarkan eksekutif dulu yang turun. Nanti kalau sudah selesai, kami akan menuntaskan kepenasaranan, sebenarnya apa yang terjadi. Kita pun pasti melakukan pemanggilan,” kata Anggota Komisi III DPRD Sumedang, Bagus Noorrochmat saat ditemui Sumeks di Kantor DPRD Sumedang.

Dia menyebutkan, kejadian yang menimpa tujuh kepala sekolah itu lantaran mereka terlalu terburu-buru dalam menginginkan perbaikan sekolah. ”Terlalu ceroboh, terlalu mempercayai orang yang memang belum jelas,” ujarnya.

Bahkan lebih anehnya lagi, kata dia, kenapa jika ada sesuatu bentuk program, kenapa tidak berkoordinasi dengan dinas pendidikan, yang notabenenya sebagai atasan mereka.

”Karena pada saat kejadian itu mencuat, saya langsung konfirmasi ke Dinas Pendidikan. Apakah ini ada usulan dari sekolah tersebut dengan dinas? Ternyata sama sekali tidak ada,” paparnya.

Bahkan dari ke tujuh sekolah itu, tidak ada satu pun yang masuk ke database rehabilitasi yang ada di kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

”Apalagi kalau melihat fisik sekolah yang dibongkar, semuannya kan masih sangat layak untuk dijadikan tempat kegiatan belajar mengajar,” katanya.

Bagus menjelaskan, ada beberapa kerugian yang diraih dari peristiwa pembongkaran itu. Antara lain tetcorengnya dunia pendidikan itu sendiri, proses kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu, citra sekolah menjadi sorotan semua pihak dan yang jelas, rusaknya bangunan sekolah yang juga merupakan aset negara.

”Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ini sebuah cermin kedepan, kita juga harus bertanggung jawab, jangan lepas tangan,” tuturnya.

Namun karena keberadaan sekolah yang berada di wilayah Sumedang dan murid-muridnya pun juga orang Sumedang, pihaknya sebagai legislatif ikut memikirkan dan bertanggung jawab, untuk memgembalikan sarana tersebut minimal ke kondisi semula.

”Di anggaran perubahan nanti, kita dorong Dinas Pendidikan untuk mengalokasikan rehab di tujuh sekolah itu,” ujarnya.

Dia berharap, pihak yang berwajib harus mengusut kasus ini hingga benar-benar tuntas.  “Saya yakin ini pasti ada linknya dan pelaku dengan sengaja memanfaatkan kesempatan lemanya pengawas dari Dinas Pendidikan itu sendiri,” ujarnya.

Atas kejadian itu, lanjut Bagus, para kepala sekolah harus diberi sanksi, sabagai bentuk efek jera dan gambaran bagi kepala sekolah yang lain, agar perbuatan serupa tidak terjadi.  (nur)

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.