DPRD Pemalang Sharing Permasalahan Sosial

DPRD Pemalang Sharing Permasalahan Sosial

KUNJUNGAN: Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, mendapat kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Pemalang, Rabu (9/1).(IIS SULASTRI/SUMEKS)

PEWARTA: IIS SULASTRI/SUMEKS

KOTA – Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, mendapat
kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Pemalang, Rabu (9/1). Agenda rapat
kunjungan ini, berlangsung di ruang Paripurna DPRD Sumedang, dengan perwakilan Anggota
Komisi III  Yogi Yaman Santosa yang
menerima kunjungan tersebut.

Dari Kabupaten Pemalang, turut hadir Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sekretaris Dewan (Sekwan) dan
Dinas Sosial (Dinsos). Sedangkan Komisi III DPRD Sumedang didampingi Dinas
Sosial beserta jajarannya.

Adapun tujuan yang disampaikan Komisi D Pemalang dalam
agenda kunjungannya, terkait sharing untuk permasalahan kesejahteraan sosial
yang meliputi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pengemis, Gelandangan dan Orang
Terlantar (PGOT), serta peranan Baznas untuk mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan Komisi D
DPRD Pemalang, DPRD Sumedang berbagi informasi yang dapat dijadikan referensi
melalui pemaparan Dinsos Kabupaten Sumedang, yang salah satunya disampaikan
Kabid Rehabilitas Sosial. 

“Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dengan adanya PGOT, jika melihat evaluasi dari media sosial dan
kota/kabupaten tetangga, itu masih saling mengandalkan. Apakah penanganannya
oleh Satpol PP, Dinsos atau Dinas Kesehatan (Dinkes)?” papar Kabid Rehabilitasi
Sosial Dinsos Kabupaten Sumedang, Ali Nurjaman.

Dijelaskannya, bukan hanya karena adanya PGOT, tetapi
juga adanya anak punk atau anak jalanan yang menjadi permasalahan PMKS.
“Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka di Sumedang dibentuk Tim
Reaksi Cepat (TRC) yang membantu menangani permasalahan tersebut. Bahkan sampai
ada yang menangkap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang jika kondisinya
ringan itu langsung ditangani Dinsos, tapi jika berat itu dirujuk ke Dinkes,”
jelas Ali.

Selain adanya TRC, Ali juga memaparkan adanya rumah
singgah yang difungsikan untuk layanan sementara. Rumah singgah tersebut
mendapat pendampingan TRC dan pekerja sosial (peksos) yang bekerjasama dengan
puskesmas terdekat.

Sementara itu, informasi lain yang disampaikan Dinsos
Kabupaten Sumedang terkait BPNT, dijelaskan bahwa kewenangan untuk menentukan
suplier berada di E-warung, bukan Dinsos. Adapun permasalahan penanganan
kemiskinan, Dinsos bekerjasama dengan Baznas.

Alhamdulillah,
sharing dengan DPRD Sumedang kita mendapat pengalaman-pengalaman kesejahteraan
sosial terkait Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BPNT, hingga nanti PKH dan
BPNT dapat tersalur sesuai dikehendaki orang miskin. Mudah-mudahan di Kabupaten
Pemalang akan dibuat aturan sehingga penerima itu tepat sasaran,” ujar
Aminnudin S Ag, Ketua Komisi D DPRD Pemalang kepada daat ditemui setelah rapat
berakhir.

“Kita menerima kunjungan DPRD Kabupaten Pemalang dan
sudah menjadi primadona setiap kabupaten/kota dalam memberantas kemiskinan.
Dimulai dari data kemiskinan, kemudian masalah orang-orang terlantar,” ujar anggota
Komisi III Yogi Yaman Santosa. (cr1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.