DPRD Pemalang Sharing Permasalahan Sosial

DPRD Pemalang Sharing Permasalahan Sosial

KUNJUNGAN: Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, mendapat kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Pemalang, Rabu (9/1).(IIS SULASTRI/SUMEKS)

PEWARTA: IIS SULASTRI/SUMEKS

KOTA – Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, mendapat kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Pemalang, Rabu (9/1). Agenda rapat kunjungan ini, berlangsung di ruang Paripurna DPRD Sumedang, dengan perwakilan Anggota Komisi III  Yogi Yaman Santosa yang menerima kunjungan tersebut.

Dari Kabupaten Pemalang, turut hadir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Dinas Sosial (Dinsos). Sedangkan Komisi III DPRD Sumedang didampingi Dinas Sosial beserta jajarannya.

Adapun tujuan yang disampaikan Komisi D Pemalang dalam agenda kunjungannya, terkait sharing untuk permasalahan kesejahteraan sosial yang meliputi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), serta peranan Baznas untuk mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan Komisi D DPRD Pemalang, DPRD Sumedang berbagi informasi yang dapat dijadikan referensi melalui pemaparan Dinsos Kabupaten Sumedang, yang salah satunya disampaikan Kabid Rehabilitas Sosial. 

“Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan adanya PGOT, jika melihat evaluasi dari media sosial dan kota/kabupaten tetangga, itu masih saling mengandalkan. Apakah penanganannya oleh Satpol PP, Dinsos atau Dinas Kesehatan (Dinkes)?” papar Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Sumedang, Ali Nurjaman.

Dijelaskannya, bukan hanya karena adanya PGOT, tetapi juga adanya anak punk atau anak jalanan yang menjadi permasalahan PMKS. “Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka di Sumedang dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang membantu menangani permasalahan tersebut. Bahkan sampai ada yang menangkap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang jika kondisinya ringan itu langsung ditangani Dinsos, tapi jika berat itu dirujuk ke Dinkes,” jelas Ali.

Selain adanya TRC, Ali juga memaparkan adanya rumah singgah yang difungsikan untuk layanan sementara. Rumah singgah tersebut mendapat pendampingan TRC dan pekerja sosial (peksos) yang bekerjasama dengan puskesmas terdekat.

Sementara itu, informasi lain yang disampaikan Dinsos Kabupaten Sumedang terkait BPNT, dijelaskan bahwa kewenangan untuk menentukan suplier berada di E-warung, bukan Dinsos. Adapun permasalahan penanganan kemiskinan, Dinsos bekerjasama dengan Baznas.

Alhamdulillah, sharing dengan DPRD Sumedang kita mendapat pengalaman-pengalaman kesejahteraan sosial terkait Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BPNT, hingga nanti PKH dan BPNT dapat tersalur sesuai dikehendaki orang miskin. Mudah-mudahan di Kabupaten Pemalang akan dibuat aturan sehingga penerima itu tepat sasaran,” ujar Aminnudin S Ag, Ketua Komisi D DPRD Pemalang kepada daat ditemui setelah rapat berakhir.

“Kita menerima kunjungan DPRD Kabupaten Pemalang dan sudah menjadi primadona setiap kabupaten/kota dalam memberantas kemiskinan. Dimulai dari data kemiskinan, kemudian masalah orang-orang terlantar,” ujar anggota Komisi III Yogi Yaman Santosa. (cr1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.