Dua Kandidat Masuk Bursa PLT

Dua Kandidat Masuk Bursa PLT

DITEMUI: Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang Dudi Supardi saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

PEWARTA: SOBAR/SUMEKS

KOTA – Jelang Pilkada Sumedang 2018, pemerintah Kabupaten Sumedang harus menyiapkan (Pelaksana Tugas) PLT untuk mengisi posisi bupati dan sekda. Hal itu diperlukan, karena Bupati Eka Setiawan dan Sekda Zaenal Alimin, dipastikan akan mengikuti kontestasi Pilkada Sumedang 2018 mendatang.

Adapun sejumlah rumor yang beredar di lapangan, beberapa sosok ASN yang berpotensi untuk menjadi PLT bupati. Di antaranya kepala Bappeda Sanusi Mawi dan Sekretaris Dewan Akhmad Kusnadi.

“Kalau di lapangan memang saya mendengar seperti itu. Tapi kan itu belum pasti, baru sekedar isu yang beredar saja,” kata anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang Dudi Supardi kepada Sumeks, Senin (20/11).

Melihat suasana dalam momentum politik saat ini, Dudi merasa khawatir tidak akan ada netralitas dalam mengisi posisi yang sebentar lagi akan kosong.

“Ada kekhawatiran sekarang kan semua berhenti. Pa bupati cuti, pa sekda mundur. Sementara di sini tidak ada pejabat yang kompeten. Saat ini pa bupati mengajukan orang untuk ditetapkan di provinsi. Kalau ini asal-asalan, saya anggap sama saja mengorbankan Sumedang,” ujarnya.

Dudi menjelaskan, PLT bupati nantinya akan ditentukan oleh provinsi. Sementara sekda akan diajukan bupati dan ditetapkan oleh provinsi.

“Kekhawatirannya, kondisi sekarang kan menghadapi pilkada. Penunjukan yang asal-asalan, bisa saja ini merupakan kepentingan perorangan. Bukan untuk kepentingan Sumedang. Makanya itu sama saja dengan mengorbankan Sumedang,” tuturnya.

PLT yang nantinya akan bertugas kurang lebih selama tiga bulan sejak Maret sampai Juni, lanjut Dudi, tidak bisa memutuskan kewenangan yang strategis dalam menjalankan roda pemerintahan. Ditambah, kondisi pemerintahan saat ini terbilang dalam kondisi yang kurang baik.

“Hal yang riskan sekarang itu tahapan RPJMD yang tidak tercapai. Lalu kondisi birokrat yang terpecah. Ya tidak bisa dibayangkan bagaimana akan menjalankan roda pemerintahan. Padahal, harusnya ada kebijakan yang segera diputuskan. Misalnya pansus revisi tata ruang. Dimana pansus tersebut akan menentukan pembangunan 25 tahun kedepan. Dan itu harus diputuskan oleh bupati,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Dudi berharap agar untuk menentukan PLT dapat ditunjuk oleh provinsi, bukan oleh bupati.

“Saya lebih berharap ditunjuk oleh provinsi siapa yang kompeten untuk menjalankan roda pemerintahan,” sebut Dudi.

Sementara di tempat yang sama, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumedang asal Fraksi Golkar Deden Yayan menambahkan, kepentingan politik akan terjadi dalam penentuan PLT ini dikarenakan saat ini merupakan momentum politik.

“Makanya, ini harus disikapi oleh seluruh calon dipartai politik. Karena ini untuk kepentingan Sumedang. Cari PLT itu yang netral, jangan terpolarisasi politik,” tambahnya. (bay)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.