oleh

Golkar Dorong Pemkab Sumedang Siapkan Langkah Taktis Sikapi Covid 19

SUMEDANGEKSPRES.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumedang mendorong pemerintah untuk mengundur Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), bilamana bencana non alam Virus Korona masih berlangsung.

Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah kader Partai Golkar saat melaksanakan rapat rutinan Fraksi di Spot Cafe Angkrek, Jumat (20/3) malam.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumedang H Deden Yayan mengatakan, apabila hingga tanggal 28 Maret 2020 nanti situasi penyebaran Virus Korona atau Covid 19 semakin memburuk, pihaknya meminta Pilkades untuk ditunda.

‘Ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat itu sendiri,” ujarnya kepada Sumeks.

Selain itu, Deden menerangkan jika bencana Virus Korona tersebut juga akan berpengaruh terhadap partisipasi dan keikutsertaan dalam pemilihan pilkades.

“Tidak akan tinggi partisipasinya jika kondisi masih seperti ini, karena masyarakat serba takut dan serba khawatir,” paparnya.

Oleh sebab itu, lanjut Deden, menyikapi kondisi tersebut pihaknya meminta pemerintah harus segera menyiapkan opsi tersebut dan segera menyampaikan lebih awal kepada penyelenggara, calon dan masyarakat luas.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Sumedang asal Partai Golkar Jajang Heryana menyampiakan, agar pemerintah dapat melakukan langkah taktis tentang anggaran pencegahan Covid 19.

“Apabila diperlukan melakukan pergeseran anggaran kegiatan pada SKPD tertentu untuk penanganan covid 19, ya silahkan. Bahkan jika dalam kondisi gawat darurat dan dibutuhkan melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga itu juga dipersilahkan,” ucapnya.

Untuk Anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) sendiri, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengalokasika anggaran sebesar Rp1,6 Miliar yang akan disupport kepada biaya pembelian Alat Pelindung Diri (APD).

“Dengan catatan itu jika pergeseran anggaran dari Dinas Kesehatan tidak mencukupi. Kan pergeseran anggaran Dinkes juga belum diketahui sampai sekarang,” terangnya.

Jajang juga menekankan agar pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) secara teknis dan taktis bisa menyediakan atau menyiapkan anggaran untuk penanganan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) maupun kemungkinan adanya Susfect.

“Ditambah lagi masalah ketersediaan pangan apabila sampai pada keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih berlangsung. Ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kesra di Setda dan Diskoperindag harus mempersiapkan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat sampai keputusan terkait covid 19 dinyatakan selesai,” bebernya.

Masih di tempat yang sama, Anggota Fraksi Partai Golkar lainnya Edi Azhari menambahkan, Pemda juga harus telah mempersiapkan berbagai skenario untuk menghadapi kondisi saat ini.

Salah satunya, memperkuat koordinasi dengan Forkpimda, Dinas Kesehatan, RSUD hingga jaringannya kebawahnya termasuk klinik.

“Termasuk skenario terburuk jika pemerintah pusat harus lakukan lock down. Kesiapan personil harus sudah dinyatakan siap, mulai untuk pembagian sembako hingga evakuasi dan lain sebagainya. Termasuk kesiapan desa juga, ini juga harus dikondisikan untuk siaga bencana,” tuturnya. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed