Harga Rokok Jadi Rp 50 Ribu? , Bea Cukai: Kabar Palsu

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memastikan informasi tentang kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok di atas Rp 50.000 merupakan kabar palsu alias hoax. Pasalnya, sampai saat ini memang belum ada aturan terbaru tentang HJE rokok.

Bantahan DJBC itu disampaikan melalui akunnya di Facebook dan Twitter, Senin (22/8). Instansi pimpinan Heru Pambudi itu merasa perlu menyampaikan bantahan karena kabar hoax tentang HJE rokok di atas Rp 50.000 yang menyebar secara viral.

“Menanggapi isu yang beredar mengenai harga rokok yang beredar di Sosial media / pesan berantai / media lainnya, Kami sampaikan bahwa berita tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena sampai saat ini belum ada aturan terbaru mengenai Harga Jual eceran (HJE) Rokok,” tulis pengelola admin DJBC.

Sebelumnya memang muncul kabar wacana agar pemerintah menaikkan HJE rokok di atas Rp 50.000. Wacana itu dilontarkan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara, hingga saat ini pemerintah masih membahas besaran kenaikan cukai rokok untuk tahun depan. Karenanya soal usulan dari FKM UI itu, pemerintah baru sebatas mendengarkannya.

“Itu kan usul. Kita mendengarkan dulu. Sementara itu, timing dan besaran kenaikan tarif cukai masih dibahas internal,” terangnya kepada Jawa Pos kemarin.

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi juga mengakui wacana harga rokok Rp 50 ribu adalah salah satu usul yang disampaikan kepadanya. Namun, dia menegaskan, jika pemerintah menuruti usul yang diajukan tersebut, industri rokok dipastikan bangkrut.

“Kalau hanya mendengarkan satu pihak (pro kesehatan, Red), ya bisa bangkrut itu (industri rokok). Selalu kalau lewat kurva optimum, ada ekses negatifnya, yaitu industrinya mati atau bermunculan yang ilegal. Jadi, tidak hanya (mempertimbangkan) yang pro kesehatan, tapi juga ada petani (tembakau),” tuturnya.

Senada dikatakan Ketua Gabungan Asosiasi Pengusaha Rokok Indonesia (Gapri) Ismanu Sumiran, dia juga menyebut kabar itu tidak benar.

“Itu hoax!” tegas Ismanu kepada Jawa Pos. “Pihak yang mengusulkan dan mengembuskan kabar itu telah menimbulkan kekacauan ekonomi dan meresahkan,” imbuhnya.

Terkait kenaikan harga, pihaknya saat ini berpatokan pada nota keuangan 2017 yang diumumkan pemerintah baru-baru ini. Di situ tercatat kenaikan cukai 5,8 persen.

Berpatokan pada hal itu, penerimaan cukai dari industri rokok menjadi Rp 149,9 triliun pada 2017 dibanding Rp 138 triliun pada tahun ini. Jika ditambah pajak, total setoran industri rokok kepada negara Rp 170 triliun.

“Ibaratnya, sesungguhnya industri rokok ini BUMN yang dikelola swasta. BUMN sendiri tidak sebesar itu setorannya. Cukai dan pajak ke negara itu setara sekitar 70 persen dari omzet,” ulasnya.

Namun, untuk membahas harga jual produk rokok, pihaknya akan duduk bersama dengan pemerintah karena mempertimbangkan beberapa faktor. Setidaknya ada tiga faktor utama: inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor X yang umumnya berkaitan dengan iklim atau situasi politik.

“Tapi, yang pasti tidak mungkin kenaikan harganya melebihi kekuatan pasar. Karena akan kontraproduktif,” yakin dia.

Potensi logis kenaikan harga rokok nanti adalah 6 sampai 7 persen dari harga jual saat ini. Meskipun dia sendiri belum bisa menyebutkan berapa potensi pastinya.

Atas dasar itu, Sumiran menegaskan bahwa penyebaran kabar harga rokok akan Rp 50 ribu tersebut merupakan tindakan tidak bertanggung jawab.

“Kami akan luruskan ini semua bahwa itu tindakan mengadu domba dengan pemerintah. Industri kita sekarang sudah beda dengan zaman dulu yang masih kecil. Sehingga situasi sekarang harus kita jaga dan pelihara bersama,” tuturnya. (gen/ken/c9/ang)

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.