Ijazah jadi Perhatian KPUD

Peliput/Editor: SOBAR BAHTIAR/SUMEKS

Ijazah jadi Perhatian KPUD

USAI DAFTAR: Sejumlah pasangan calon usai mendaftar di KPUD Sumedang, belum lama ini. (SOBAR/SUMEKS)

KOTA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumedang akan melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan administrasi pasangan bakal calon kepala daerah. Hal tersebut dikatakan Ketua KPUD Kabupaten Sumedang Hersa Santosa kepada sejumlah media usai menerima pendaftaran bakal calon kepala daerah.

“Dari tanggal 8 hingga 10 Januari ini kami memeriksa pendaftaran pasangan bakal calon, lengkap atau tidak lengkap. Lalu ada masa perbaikan dari tanggal 18 sampai 20 Januari. Nah, lalu setelah itu baru kami akan lakukan verifikasi secara administrasi,” katanya kepada Sumedang Ekspres, kemarin.

Hersa juga menyebutkan, dalam melakukan verifikasi faktual, KPU akan mengundang beberapa instansi terkait.
“Verifikasi juga tidak akan dilakukan hanya oleh KPU dan Panwas saja. Tapi akan melibatkan yang lainnya seperti Dinas Pendidikan, Kepolisian, Departemen Agama, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan,” ujar Hersa.

Bila ada laporan, lanjut Hersa, pihaknya akan langsung melakukan verifikasi tersebut ke lapangan.
“Kalau ada indikasi, nanti kita akan datangi ke setiap sekolah untuk menelusuri kebenaran dari ijazah tersebut,” sebutnya.

Sementara itu, ketua Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumedang Dadang Priatna menerangkan jika pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat. Hal itu demi menghindari adanya pelanggaran seperti yang terjadi di daerah lain, dimana ditemukannya ijazah palsu bakal calon kepala daerah.

“Pada dasarnya setiap tahapan pilkada ini kami awasi secara ketat. Kami akan antisipasi agar tidak terjadi seperti di daerah lain yang mencuat ke permukaan tentang ijazah palsu ini,” tuturnya.

Selain ijazah, Panwas juga akan ketat dalam memeriksa identitas para bakal calon kepala daerah yang ikut pencalonan di Kabupaten Sumedang.

“Pada saat nanti verifikasi faktual, berdasarkan regulasi yang ada memang harus diikutsertakan lembaga yang berwenang dibidangnya. Misalnya nanti kita undang Diadukcapil untuk melihat sejauh mana kebenaran dari KTP dan nomor KK milik bakal calon. Itu perlu kita cek juga,” tandasnya. (bay)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.