Infrastruktur Surian Terbatas Anggaran

Peliput/Editor: Atep Bimo

Infrastruktur Surian Terbatas Anggaran

DITEMUI: Wakil Ketua DPRD Sumedang Eddy Askhari saat ditemui Sumeks di ruangannya, kemarin. (Foto: ATEP BIMO AS/SUMEKS)

KOTA – Banyaknya keluhan warga Kecamatan Surian terkait infrastruktur yang buruk di wilayahnya, ditanggapi Wakil Ketua DPRD Sumedang Eddy Askhari.

Menurutnya, pihaknya telah berupaya untuk melakukan perbaikan. Namun karena anggaran terbatas, sehingga perbaikan tertunda. Apalagi tahun ini, merupakan tahun politik sehingga anggaran tersedot untuk pembiayaan pelaksanaan Pilkada hampir sebesar Rp 70 miliar.

“Belum lagi alokasi pendapatan yang bersumber dari pusat banyak yang tidak tercapai. Sehingga alokasi anggaran untuk belanja langsung itu kecil,” kata Eddy saat dikonfirmasi Sumeks di ruangan kerjanya, Senin (5/11).

Kemudian, kata Eddy, yang menarik sebenarnya justru anggaran dari Provinsi Jawa Barat (juksung) dan semuanya, seharusnya konsisten mensupport infrastruktur di Surian. Apalagi wilayah Kecamatan Surian, berbatasan langsung dengan Kabupaten Subang dan Indramayu.

Nah yang keluar justru cuma juksung yang nilainya hanya Rp 200. Sehingga ditolak oleh SKPD yang bersangkutan. Sebenarnya anggaran dari Provinsi Jawa Barat banyak yang tidak prioritas,” terangnya.

Eddy menegaskan, dirinya telah berupaya melalui APBD Kabupaten Sumedang, untuk memperhatikan Surian. Dan secara khusus, kemarin pada saat rapat anggaran, dirinya berbicara agar Surian lebih diperhatikan ulang.

“Untuk Tahun 2019 perbaikan untuk Jalan Surian, termasuk Haurpapak dan Jembatan Cijati, sebenarnya sudah kita alokasikan. Kemarin, dari perubahan anggaran memang kecil dan tidak memadai, hanya bisa melanjutkan jalan baru pengganti Jalan Haurpapak. Kita mengupayakan minimal bisa kita lewati dulu,” jelasnya.

Eddy menuturkan, kondisi ini merupakan kondisi darurat paska bencana yang kejadiannya setelah penetapan APBD. Pada waktu itu dilakukan pergeseran anggaran, diubah di Perbupnya sudah dilakukan.

“Sehingga ada pembuatan jalan baru pengganti Haurpapak. Selanjutnya, di tahun berikutnya dilakukan pembuatan jalan lintasnya. Hanya memang pembangunan jalan di tahun tahun sebelumnya oleh pihak ketiga kualitasnya sangat jelek. Padahal saat itu, dianggarkan dari tiga sumber DAK, APBD Kabupaten dan APBD Provinsi dengan nilai hampir mencapai Rp 16 miliar,” tegasnya.

Diakui Eddy, hanya memang dari Desa Suriamedal hingga Desa Tanjung di ruas jalan kabupaten, Cisumur Nangerang, tidak terus diperbaiki. Persoalannya karena adanya Galian C di sana.

“Jalan di sana terus mengalami kerusakan karena dilalui oleh truk-truk pengangkut pasir dan batu apabila dibangun. Oleh karenanya, saya merekomendasikan ke Satpol Galian C harus dihentikan, cabut dulu izinnya walaupun dari provinsi. Karena juga merusak lingkungan,” paparnya.

Dikatakan, di Tahun 2019 nanti, pihaknya berupaya menganggarkan Rp 8,5 miliar dulu, termasuk untuk Jembatan Cijati dan jalan baru pengganti Haurpapak. Tapi dibalik itu, jalan-jalan yang mengalami kerusakan sedang diusahakan untuk diperbaiki, proses penganggaran sedang berproses meski kemampuannya terbatas.

Pihaknya akan melihat dulu besarnya anggaran, minimal jalan kabupaten ruas Cisumur Nangerang sampai Surian dulu yang diperbaiki, termasuk Haurpapak dan Jembatan Cijati menjadi prioritas utama.

“Saya apresiasi kepada bupati Sumedang yang sedang berupaya untuk melakukan pencairan dana. Termasuk dari pinjaman daerah untuk memperbaiki jalan jalan yang rusak,” tuturnya.

Sekali lagi Eddy menegaskan, jalur kabupaten, Cisumur-Nangerang dari mulai Jembatan Cijurey Desa Suriamedal hingga Desa Tanjung tidak mungkin diperbaiki bila Galian C tidak ditutup dan tidak dicabut izinnya. “Dan Satpol PP harus mengecek apakah Galian C itu berizin atau tidak,” tandasnya.

Eddy juga menyampaikan, perhatian dirinya ke Surian sangatlan besar sebagai rasa tanggung jawab karena berasal dari dapil tersebut. Warga Surian jangan merasa dianaktirikan.

“Saya telah berupaya, tapi keadilan dan pemerataan anggaran juga harus menjadi perhatian kita. Tapi memang, daerah daerah kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah lain dengan infrastruktur yang rusak harus menjadi prioritas dan menjadi komitmen pemerintah daerah,” pungkasnya. (atp)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.