oleh

Ingat, APK Harus Sesuai dengan Aturan

KRITERIA DITENTUKAN

KOTA – Kasubag Hukum KPU Kabupaten Sumedang Wahyu Waryadi mengatakan, untuk sosialisasi para calon bupati dan wakil bupati kepada masyarakat, pihaknya telah mengeluarkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang ukuran sudah ditentukan KPU.

Bahkan zona tempat pemasangan APK, pun tidak sembanrangan. Sebab, pihak KPU sudah menentukan jumlah titik untuk pemasangan APK tersebut.

“KPU memberikan lima lembar baliho kepada setiap pasangan calon dengan ukuran 4X7 meter, 20 buah umbul-umbul pasangan calon untuk setiap kecamatan sengan ukuran 5X1,5 meter serta dua buah spanduk untuk setiap desa dengan ukuran 7X1,5 meter,” katanya dijumpai Sumeks di ruang kerjanya, kemarin (20/3).

Selain itu, kata Wahyu, setiap pasangan calon diperbolehkan menambah jumlah APK sebanyak 150 persen dari jumlah yang sudah diberikan KPU.

“Yang jelas, ukuran APK tidak melebihi ukuran yang sudah ditetapkan KPU,” tegasnya.
Bahkan, kata dia, pasangan calon dapat mendesain gambar sesuai dengan keinginan sendiri, dengan catatan harus dapat persetujuan dari KPU.

Terpisah, Staf Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Angga Nugraha menuturkan, sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya pelanggaraan terkait masalah APK.

Kendati ada beberapa tempat pemasangan APK yang dinilai menyalahi aturan, namun semua itu dapat diselesaikan dengan tindakan-tindakan yang bersifat prefentif.

“Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi, karena ketidak sesuaian zona dengan pemasangan,” katanya.
Teknisnya, kata dia, katika tim Panwas menemukan adanya ketidak sesuaian zonasi pemasangan APK, maka segera membuat rekomendasi dugaan pelanggaran tersebut kepada pihak atau tim pemenangan calon bupati, untuk segera dipindahkan.

“Biasanya kita beri batas waktu minimal 1X24 jam atau 2X24 jam, sesuai dengan jenis APK,” sebutnya.
Tetapi jika sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintahan setempat, di mana lokasi dugaan pelanggaran tersebut berada.

“Kami membuat rekomendasi kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban. Karena kewenangan Panwas hanya sebatas melakukan rekomendasi saja,” ujarnya.

Sementara itu, terkait pengrusakan dan penurunan APK, pihaknya telah menerima laporan dari dua tim pasangan calon bupati. Antara lain pasangan nomor urut satu dan lima.

Namun sejauh ini, kata Angga, setiap pelaporan kerusakan APK tidak disertai dengan data terlapor. Karena ada syarat formil dan materil.

“Di antaranya syarat materil itu, ada pelapor dan ada yang dilaporkan,” jelasnya.
Dalam hal ini, lanjut Angga, kekurangan syarat materil itulah yang menyebabkan pihaknya kesulitan dalam menindak pelaku pengrusakan tersebut.

“Siapa yang harus kami panggil untuk mempertanggung jawabkan kerusakan tersebut?” tuturnya.
Sebab sejauh ini, pihaknya tidak memiliki fungsi penyelidikan seperti kepolisian. Karena Panwas kewenangannya hanya sebatas memastikan pemasangan APK dengan benar, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed