Jatinangor Belum Layak Jadi KPJ

Peliput/Editor: toha/iman nurman

Jatinangor Belum Layak Jadi KPJ

MEGAH: Sebuah apartemen dalam proses pembangunan terlihat megah di kawasan pendidikan Jatinangor. Menteri Agraria dan Tataruang menilai Jatinangor belum layak dijadikan KPJ. FOTO DOK JATEKS

JATINANGOR- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Drs. Ferry Mursyidan Baldan, menilai Jatinangor belum mencapai gambaran ideal sebagai Kawasan Pendidikan sebagaimana diklaim selama ini. Hal ini disebabkan pada tahap perancangan awal pengembangan Jatinangor tidak didesain sebagai Kawasan Pendidikan.

“Alih fungsi lahan di kawasan Jatinangor sejak awal sudah diniatkan untuk dijadikan kawasan pendidikan. Kenyataannya kondisi Jatinangor saat ini menjadi ladang komersialisasi sehingga keadaannya perlahan bergeser menjadi kawasan bisnis,” ujarnya usai menghadiri acara dies natalis Fisip Unpad, belum lama ini.

Alumni prodi Hubungan Internasional Fisip Unpad ini menjelaskan, dari sekitar 3.160 Ha luas kecamatan Jatinangor, 480 hektar menjadi lahan kawasan pendidikan. Saat ini, ada empat perguruan tinggi yang berlokasi di Jatinangor, yaitu Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

“Diperkirakan total mahasiswa yang hidup di sini sekitar 30 sampai 35 ribu. Kalau satu hari asumsinya berbelanja di Jatinangor sekitar Rp50 ribu, maka bisa dipastikan sekitar Rp45 miliar dana per bulan yang beredar di sini,” papar menteri.

Lebih lanjut Ferry mengungkapkan, belum tercapainya gambaran ideal Jatinangor sebagai kawasan pendidikan disebabkan belum adanya komitmen kerja sama antar keempat perguruan tinggi tersebut untuk mewujudkan kawasan pendidikan. Kerja sama tersebut diperlukan guna membangun kohesi sosial di Jatinangor.

“Pembangunan kohesi sosial menjadi poin penting, bukan sekadar penataan ruang. Jadi, bangun dulu perasaan masyarakat Jatinangor sebagai masyarakat yang tinggal di Kawasan Pendidikan,” ungkapnya.

Setelah bekerja sama dan membangun kohesi sosial, kata ia, pemerintah daerah harus membentuk payung hukum kebijakan yang berbeda dengan kebijakan reguler lainnya. Dengan kebijakan khusus tersebut, pemerintah punya peran mengontrol penggunaan lahan di Jatinangor.

“Perlakuan khusus harus bisa diterapkan di kawasan pendidikan, seperti pelarangan penjualan lahan kepada masyarakat di luar Jatinangor atau pihak di luar sektor pendidikan. Atmosfir pembelajaran pun harus terbangun, seperti penyediaan berbagai fasilitas yang menunjang pembelajaran,”ungkapnya.

Dengan adanya kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, Ferry meyakini kawasan pendidikan akan tertata dengan baik, serta kegiatan ekonomi masyarakat kecil pun dapat tertata.

“Jatinangor harus kita tata dan yakini sebagai ikon Jawa Barat. Kalau gagal, rasanya kita harus hilangkan embel-embel kawasan pendidikan tersebut,” tukasnya. (bbs/cr9)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.