Senin, 3 Agustus 2020

Sumedang Ekspres

Bacaan Utama Warga Sumedang

Jelang PON, PKL Digaruk

JATINANGOR – Puluhan bangunan semi permanen yang berdiri diatas tanah negara dan diduga tidak memiliki izin, digaruk Pemerintah Kecamatan Jatinangor bersama Forum Kordinasi Pemerintah Kecamatan (Forkopimka), Selasa (19/7).

Penertiban itu, mengingat akan dilaksanakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016 yang salah satu venue nya akan digelar di Jatinangor. Forkopimka bersama ITB, melakukan penataan wilayah khususnya di lokasi menuju venue Cabang Olahraga (Cabor) di sepanjang jalan menuju Kiarapayung Jatinangor.

Camat Jatinangor, Drs. Maman Wasman, M.Si mengatakan, penataan wilayah difokuskan di Jalan Letnan Mashudi atau yang menuju kampus ITB, BGG dan Buper Kiara Payung.

“Kita melakukan penataan PKL yang sudah berjalan selama dua hari, dan ditargetkan rampung bulan sekarang. Alhamdulillah para pedagang pun tampak sukarela membongkar sendiri bangunan tempat usahanya itu,” kata Wasman kepada Sumeks, kemarin.

Ia mengatakan, lahan sekira 230 meter yang sebelumnya dibangun 13 ruko lapak PKL, segera dibangun taman. “Nantinya bakal ditata sedemikian rupa, biaya pembangunan taman dari pihak ITB bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lainnya di Jatinangor,” ujarnya.

Mantan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang itu mengapresiasi, penataan wilayah tersebut salah satu bukti kepedulian ITB teradap Jatinangor. Bahkan, dia pun mengapresiasi para pedagang yang rela dan mau membongkar lapaknya. Sehingga mereka masih bisa tertawa dan bercanda dengan petugas ketika bangunan mereka dibongkar.

“Dalam pembokaran tersebut tidak ada penolakan dari pedagang, bahkan mereka memfasilitasi dan membantu kami dalam membongkar toko-toko tersebut,” katanya.

Ia pun mengucapkan terima kasih terhadap para pedagang sekitar Jalan Letjen Mashudi, semoga para pedagang yang lainnya bisa mengikutinya.

“Sungguh merupakan salah satu refleksi kesadaran warga masyarakat terhadap aturan yang berlaku terutama terhadap Perda Kabupaten Sumedang No 7 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,” katanya. (oha)