oleh

Kades Cibeureuyeuh ‘Keukeuh’ Lanjutkan Perkara ke Hukum

CONGGEANG – Kepala Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang, Totong Juanda, ‘keukeuh’ tidak akan mencabut perkara hukum yang kini masih dalam proses di Polres Sumedang. Hal itu, disampaikan Kades Totong di sela-sela musyawarah yang digelar Forkopimcam Conggeang di aula rapat kecamatan, Selasa (19/11).

“Moal dicabut (delik aduan hukum, red), wani lawan teu wani cicing. (Tidak akan dicabut, berani lawan tidak berani diam,” kata Kades Totong kepada Sumeks usai musyawarah.

Ditanya terkait permintaan BPD, LPM dan tokoh masyarakat Cibeureuyeuh dalam musyawarah, agar mengembalikan bangunan PAUD dan posyandu, kades kembali memberikan jawaban. Menurutnya, selama BPD masih diketuai Cece E Sunandang, dirinya tidak akan mengembalikannya.

Lah satung-tung Cece jadi ketua BPD mah moal, supaya mundur,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BPD Cibeureuyeuh, Cece E Sunandang menyampaikan tiga poin dalam musyawarah yang difasilitasi langsung Forkopimcam Conggeang. Pihaknya mewakili masyarakat, meminta kepada kades agar mencabut perkara aduan terkait dugaan pemalsuan surat dan pencemaran nama baik paska rapat terbuka.

Pihaknya, khawatir kepada masyarakat yang sudah dimintai keterangan oleh kepolisian. Apalagi hingga kemarin, belum ada putusan dari hasil pemanggilan itu.

“Takutnya (masyarakat) masih ada yang dipanggil lagi. Jadi besar harapan kami untuk dicabut. Apalagi tugas kita itu melayani dan mengayomi masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, disampaikan Cece, pihaknya meminta kebesaran jiwa dari kepala desa, agar mengembalikan hak anak-anak PAUD. Mengingat, bangunan PAUD itu digunakan ruang kepala desa yang terpisah dari kantor desa. 

”Saya lihat anak-anak itu sampai tengkurap saat belajar. Jadi besar harapan kami untuk dikembalikan lagi, baik itu bangunan PAUD dan juga posyandunya. Tentunya ini untuk kebaikan bersama,” tuturnya.

Terakhir, lanjut Cece, terkait perangkat desa, utamanya posisi kasie pelayanan atau lebe. Menurutnya, perangkat yang dulu telah diangkat sebagai PNS di KUA, sehingga posisi tersebut sangat dibutuhkan untuk pelayanan bagi warga yang menikah atau pun yang meninggal dunia. Maka, kepala desa diminta untuk memfungsikan lagi sodara Dian di posisi itu.

“Jadi minta dorongannya juga kepada pihak kecamatan untuk masalah ini, khususnya keseluruhan yang kita sampaikan. Mengingat juga adanya miskomunikasi hingga ada masalah ini. Dan sekali lagi, hal ini tidak ada hubungannya dengan pribadi, melainkan untuk kebersamaan dan harapan dari masyarakat,” jelasnya.

Kendati demikian, pantauan Sumeks saat musyawarah itu, mengasilkan satu poin kesepakatan. Yakni mengembalikan lagi bangunan PAUD dan posyandu. Meskipun sebelumnya, kades tidak akan mengembalikannya, lantaran diakuinya, bangunan itu merupakan tanah dari kakeknya.

Meski belum semua masalah tuntas, musyawarah ini akan kembali dilanjutkan di waktu mendatang. Seperti disampaikan Camat Conggeang, Bambang Kustiantoro. Menurutnya, hasil musyawarah memang baru menghasilkan satu poin. Namun pihaknya akan kembali memfasilitasinya untuk dilakukan lagi musyawarah dikarenakan masih perlu waktu.

“Alhamdulillah musyawarah hari ini (kemarin) menghasilkan satu keputusan, tentang keinginan dan harapan masyarakat, bahwa PAUD dan posyandu bisa difungsikan atau dikembalikan seperti semula. Itu ada perkembangan lah, hal yang positif juga,” tukasnya. (sep)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed