Kades Minta Naik Gaji

Peliput/Editor: iqbal/iman nurman

Kades Minta Naik Gaji

LAYANI: Aparat Desa Cipacing saat melayani warganya di kantor desa, baru-baru ini.

JATINANGOR- Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Sumedang mengharapkan upah kepala desa bisa disesuaikan dengan gajih buruh pabrik. Pasalnya, upah saat ini senilai Rp1,2 juta dari Rp1.6 juta (tahun lalu) dirasa sangat memberatkan Kades. Padahal, kinerja kepala desa sangat berpengaruh terhadap kemajuan di tiap-tiap wilayah.

Dikatakan Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jatinangor, Dadan Wardana kepada Jateks, kemarin.

Menurut Dadan, dengan gajih kepala desa sebesar itu, jangankan hidup layak, memenuhi kebutuhan dapur pun tak mencukupi. Sebab, kades tak mendapatkan pendapatan lain selain dari gajih yang dibayarkan tiga bulan sekali.

“Buruh sudah gajih Rp2.1 juta, mau naik lagi Rp3.3 juta. Nah, kami kepala desa masa sebesar itu. Bukan masalah besar atau kecilnya, atau digajih atau tidak. Ini masalah kebutuhan rumah tangga. Kan keperluan dan beban desa itu tak bisa ditutup dari ADD dan DD,” katanya.

Kades Cintamulya itu pun mencontohkan, untuk gajih perangkat lain, kadang harus mengambil dari jatah kepala desa. Sementara upah dari pemerintah cairnya 3 bulan sekali.

“Nah selama tiga bulan itu dari mana uangnya? Ini sekali lagi maaf bukan itung-itungan, tapi ini masalah kesejahteraan dan hidup layak kepala desa,” katanya lagi.

Dadan pun berharap kepada pemerintah agar mendengarkan aspirasi kepala desa. Sebab, tak sedikit kepala desa yang mengeluh kepada organisasi perangkat desa akan gajih tak layak itu.

“Maunya sih dinaikkan, karena jadi beban sekaligus tantangan bagi kades. Gajih sebesar itu, tiga kali lipat dari karyawan Kahatex,” katanya.

Menanggapi permasalahan itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang, Dudi Supardi, menjelaskan, penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa yang awalnya Rp1.2 juta menjadi Rp2.1 juta sudah dimasukan ke dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Namun belum dapat direalisasikan dikarenakan terbentur dengan peraturan menteri.

“Ada aturan yang belum turun yang menyangkut tentang banyaknya organisasi perangkat desa, nyatanya itu berpengaruh,” ujarnya.

Namun, dikarenakan sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan, maka untuk mengamankannya, kata Dudi, dikeluarkan surat edaran dari Bupati Sumedang bahwa Bupati supaya melaksanakan sesuai peraturan yang sudah ada.

“Bisa dijalankan berdasarkan surat edaran, nanti dibuat perdes. Jadi untuk sementara ini desa diberi kewenangan,” ujarnya lagi. (imn/iqi)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.