Kades Terpilih Dipungut Uang Seragam Rp 4,8 Juta

Kades Terpilih Dipungut Uang Seragam Rp 4,8 Juta

Sejumlah kepala desa dilantik secara bersamaan. (FOTO ILUSTRASI)

PEWARTA: asep herdiana/iman nurman

KOTA- Sejumlah kepala desa (Kades) terpilih yang akan dilantik, Kamis (5/11) hari ini, mengeluh terkait adanya dugaan pungutan yang dilakukan Panitia Pelantikan Kepala Desa, dalam hal ini BPMPD KBPP kepada setiap kepala desa.

Menurut informasi yang dihimpun Sumeks, besarnya pungutan yang dilakukan oleh panitia berkisar antara Rp2,5 juta hingga Rp5 Juta per orang kepada 86 calon yang akan dilantik.
Rincian pungutan itu Rp4,8 juta untuk tiga setel baju kades dan alat kelengkapanya. Dan Rp1 juta diantaranya untuk biaya pelantikan.

“Totalnya sebesar Rp5,8 juta. Untuk menjahit 3 stel seragam sebesar Rp4,8 juta, sedangkan iuran lainnya sebesar Rp1 juta,” ujar salah seorang Kepala Desa yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, pungutan yang dilakukan oleh pihak panita dirasa memberatkan kades. Sebab selain harus mengelurkan biaya tersebut, pihaknya juga dipusingkan dengan biaya lain untuk membawa anggota keluargannya dan masyarakat yang antusias ingin menyaksikan pelantikan yang rencananya akan dilakukan di Gedung Negara itu.

“Belum lagi kan kalau ada keluarga dan masyarakat yang mau ikut, kita harus siap ongkos dan buat makan mereka,” terangnya.

Iuran itu sendiri, sambung dia, oleh para kepala desa disetor melalui Kasi Pemerintahan di setiap Kecamatan. Dikonfirmasi kepada sejumlah camat, uang tersebut langsung diserahkan kepada BPMPD.

Sementara itu, kepala BPMPD KBPP Endi Ruslan saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tidak melakukan pungutan uang sebesar yang disebutkan. Sebab, untuk pembelian baju, dilakukan sendiri secara pribadi atau kolektif oleh para kades yang dilantik dan tidak melibatkan dinas atau panitia.

“Kalau untuk baju, itu kan mereka yang jahit sendiri. Mungkin ada yang kolektif atau seperti apa teknisnya, yang jelas tidak melalui kami. Dan setiap kepala desa penjahitnya tidak sama,” terang Endi saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk biaya pelantikan memang tidak dianggarkan oleh APBD. Sebab yang dianggarakan hanya untuk Pilkades serentak dan di dalamnya tidak termasuk pelantikan. Namun para kades yang akan dilantik tetap menginginkan adanya pelantikan secara besama-sama di Gedung Negara dan dilakukan oleh Bupati, agar lebih sakral.

Oleh sebab itu, untuk biaya pelantikan para Kades dengan cara iuran. Namun nilainya tidak ditentukan alias alakadarnya sesuai kemampuan.

“Sebenarnya pelantikan tidak harus dilakukan oleh bupati saja. Sebab ada beberapa kades yang dilantik di kecamatan oleh camat. Nah, kalo ini kebetulan mereka ingin meriah, dan dana tidak ada, maka mereka iuran. Kan untuk menyewa alat, kursi, sound system dan alat pelengkap lainya perlu dana. Kami pun tidak mematok biaya, hanya seridhonya saja,” katanya.

Namun, jika memang hal tersebut memberatkan pihaknya akan mengganti biaya yang sudah dikeluarkan di penganggaran selanjutnya. (her/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.