Senin, 3 Agustus 2020

Sumedang Ekspres

Bacaan Utama Warga Sumedang

Kawasan Jatinangor Terus Disterilkan dari Keberadaan PKL

Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitaran Jalan Letnan Mashudi, menuju kampus ITB, BGG dan Buper Kiara Payung, Jatinangor, akan terhenti. Sebanyak 14 lapak PKL permanen itu, disterilkan karena dinilai mengganggu. Lantas seperti tanggapan para PKL dan nasib untuk kedepannya. Berikut liputannya.

TIDAK jarang, setiap dari adanya penggusuran, selalu mendapat penolakan. Bahkan untuk menggagalkan penggusuran tersebut, warga yang berada di kawasan itu, selalu berjaga.

Akan tetapi, kondisi berbeda terjadi saat lapak-lapak PKL di Kawasan Jatinangor, akan ditertibkan. Mereka merespon baik, dan bahkan tak sedikit dari pedagang yang membantu proses pembongkaran dengan petugas dari Muspika Jatinangor.

Sebelumnya, agar tidak terjadi penolakan, Muspika Jatinangor, melakukan pendekatan dengan sejumlah pedagang di sana. Dengan begitu, saat pembongkaran para pedagang bisa menerima. Apalagi, diperlukan waktu yang cukup lama agar para pedagang bisa mengerti dan menerima.

Namun, seakan dirudung kebingungan paska pembongkaran, mereka belum mengetahui tempat relokasi yang pas untuk melanjutkan usahanya itu.

“Paska pembongkaran, PPJ (Persatuan Pedagang Jatinangor) beserta Muspika Jatinangor tengah memikirkan bersama, agar secepatnya ada tempat baru untuk mereka berjualan,” ujar Ketua PPJ, Jlo Joko Loyor kepada Jateks, kemarin.

Dari hasilnya, sebanyak 14 lapak PKL berhasil dibongkar. Dari semua itu, kebanyakan lapaknya sudah berbentuk pemanen hingga menyulitkan petugas dalam mengevakuasinya.
“Untuk sementara, para pedagang istirahat dahulu. Ada juga yang mengikuti aktivitas pasar tumpah hari minggu, untuk mengisi kekosongan,” katanya.

Pihak PPJ, sampai saat ini tengah memikirkan solusi, dan nasib mereka untuk kelanjutan berdagangnya. Terutama, masalah tempat berjualan.

“Alterntive lain, ada tempat yang mau masuk menuju kawasan sini, samping pangkalan ojeg. Namun harus memakai roda, tidak diperbolehkan membangun lapak secara permanen dan para pedagang masih memperhitungkannya karena maunya membangun secara permanen,” jelasnya.

Mungkin, dalam berdagang merupakan salah satu mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarganya. Tapi, mereka juga seakan tidak ingin menjadi beban penghalang program pemerintah, dalam menegakan aturan.

“Ya, kami akan terus berusahan mencarikan solusi agar mereka bisa berjualan kembali, dan berharap permaslahan ini bisa secepatnya selesai,” ucapnya.
Di samping itu, sekitar 30 pedagang dari Sabusu sampai kawasan ITB, juga akan disterilkan saat mendekati pelaksanaan PON XIX 2016 Jawa Barat.

Perlu diketahui, pembongkaran tersbeut guna menyukseskan pelaksanaan PON XIX 2016, khususnya di lokasi menuju venue Cabang Olahraga (Cabor) salah satunya penataan terhadap PKL. Dengan lahan yang digunakan sekitar 230 meter yang sebelumnya dibangun 14 ruko lapak PKL, Muspika Jatinangor berencana membangun taman di areal bekas kios lapak tersebut.

Untuk sekarang ini pun, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang, terus bergerak menertibkan PKL. Dimana, masih ada saja yang tetap memaksa berjualan di badan jalan dan trotoar usai lebaran ini.

“Kami tidak ada teloransi dan tidak ada peringatan lagi. Langsung bongkar setelah ada informasi para PKL itu mangkal kembali, dan berjulan di bahu jalan serta trotoar,” tutur Kasatpol PP Kabupaten Sumedang, Drs H Asep Sudrajat melalui Waksatpol PP, Drs Atang Sutarno M.Si di lokasi penertiban PKL di sekitar pabrik Kahatek, kemarin.

Menurut Atang, kali ini penertiban dilaksanakan karena para PKL yang membandel. Secara kebetulan, lokasinya pun masuk wilayah Jatinangor. Padahal untuk menertibkan para pedagang itu, pemerintah melalui Satpol PP, sudah memasang papan larangan berjualan di sepanjang jalan tersebut.

“Sudah ada papan larangan berjualan, bahkan dipasang secara permanen. Tapi tetap saja para pedagang itu membandel dan memaksa berjualan di tempat yang sudah jelas-jelas di larang,” ucapnya.

Dengan begitu, pihaknya tetap akan melakukan pemantauan terhap mereka para pedagang yang berjualan di tempat yang sudah ada papan dilarang berjualan, atau di sepanjang Jalan Raya Bandung-Garut, mulai wilayah Jatinangor hingga Cimanggung.

“Siapa saja berjualan di atas trotoar dan bahu jalan, maka kami akan melakukan langkah tegas dengan cara membongkar paksa lapak mereka, yang dianggap melanggar aturan,” tegasnya. (**)