KNPKP: Rotasi, Test Case Ala Bupati

KOTA – Direktur KNPKP Kapulaga, Toni S Liman, menilai rotasi mutasi dan promosi yang dilakukan Bupati Sumedang, H Dony Ahmad Munir beberapa waktu lalu mengadakan test case atau pengujian sebuah sistem.

”Nanti, dari test case ini bisa diketahui apakah model atau sistem berjalan normal atau tidak,” ujar Toni S Liman pada Sumeks di kediamannya.

Karena alasan itu lanjut dia, dalam proses mutasi, rotasi dan promosi kemarin publik banyak yang tidak puas. Bahkan ada di antaranya yang menganggap bupati separuh hati, parsial dan tidak menyeluruh dalam melakukan pergeseran dan perombakan, hanya sekitar 499 pegawai.

Sejauh ini sebut Liman, dari KNPKP Kapulaga Divisi Litbang sedang mengkaji, apakah proses rotasi mutasi kemarin telah mempertimbangkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

”Bagaimana proses dari fungsional ke struktural, bagaimana peran penting baperjakat. Serta apakah penempatannya telah sesuai dengan kompetensi keahlian pegawai. Misalnya pegawai berlisensi PPNS Pengawasan dan Penindakan di bidang lingkungan, kesehatan, hukum, pendidikan dan lainnya ternyata malah ditempatkan di bidang yang lain, tidak sesuai dan tidak ada kaitannya secara keilmuannya, sayang pengetahuan ilmunya kan?” imbuhnya.

Menanggapi adanya sebagian yang mengaku kecewa baik diinteral maupun kritik publik pada rotasi edisi pertama. Liman menyebutkan hal itu merupakan reaksi yang wajar.

“Itu hal yang wajar, jika di internal ada yang kecewa. Ada yang merasa pas, basah atau kering atau ekstrimnya yakni mereka para barisan sakit hati (baristi), pasti ada,” jelasnya.

Salahsatu kelemahan yang menjadi sorotan Liman, yakni dalam prosesnya seolah olah Bupati seperti ada beban dan dendam politik tertentu. Sehingga bupati harus banyak mengakomodir kepentingan dan mengambil win win solution seperti itu.

Salahsatunya, adanya sejumlah pejabat tertentu yang mungkin masuk dalam baristi, ditempatkan dan berkumpul pada satu instansi yang sama. Padahal selama ini, cenderung dianggap sebagai instasi buangan.

”Kami katakan, ini agak blunder dan kontra produktif cenderung bahaya, meskipun bupati memiliki pertimbangan serta back up jaminan aman melakukan hal tersebut. Ingat semua masih memiliki catatan atas perjalanan politik dan karier masa lampau. Kami menganalisanya justru itu karena menyimpan ‘bom waktu’ yang sewaktu-waktu bisa membahayakan posisi bupati hingga Sekda itu sendiri,” jelasnya.

Meski demikian, Liman mengacungi jempol keberanian bupati dalam menegakkan aturan. Karena ada beberapa posisi yang sangat lama ditempati, saat ini dipotong.

Disinggung untuk penilaian kinerja ASN, menurutnya Bupati cukup mempercayakan pada Sekretaris Daerah. Sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja ASN.

”Di sana tertulis reward and punishment sangat jelas, bahkan ASN berkinerja buruk pun bisa dipecat. Salah satunya yang bisa digunakan dalam menilai, yaitu perilaku kerja mereka,” pungkasnya. (ign)

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.