Komisi A Soroti Pembagian SK Honorer

Komisi A Soroti Pembagian SK Honorer

BERSALAMAN: Sejumlah honorer bersalaman dengan Bupati Eka Setiawan usai pembagian SK, kemarin. (ASEP HERDIANA/SUMEKS)

PEWARTA: ASEP HERDIANA/SUMEKS

KOTA – Petahana Bupati Sumedang Eka Setiawan, kemarin (22/1) membagikan Surat Keputusan (SK) Bupati Sumedang kepada 1.600 orang tenaga pendidik dan kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Yakni untuk guru tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

Adanya kegiatan tersebut, sontak menjadi pertanyaan besar bagi penghuni Komisi A di DPRD Kabupaten Sumedang. Bahkan Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang Zulkifli M Ridwan mengatakan, pihaknya akan segera memanggil instansi terkait untuk mempertanyakan dasar pembagian SK Honorer tersebut.

“Besok (hari ini) akan dipanggil oleh Komisi A dulu. Nanti kami akan panggil mulai dari disdik, kabag hukum, setda termasuk kabag tapem,” katanya, kemarin.

Pemanggilan tersebut, guna mempertanyakan yang menjadi dasar pembagian SK terhadap ribuan honorer yang ada di Kabupaten Sumedang.

“Saya juga tidak tahu payung hukumnya seperti apa. Seharusnya, tidak ada pengangkatan honorer sejak 31 Juli antara 2006 atau 2007-an lalu. Ternyata sekarang kok ada SK seperti itu,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Sumedang Ajat Sudrajat menilai, dalam pembagian SK tersebut hawatir adanya muatan politik. “Ini tahun politik. Seharusnya secara etika politik, karena sudah daftar ke KPU harusnya bisa membatasi dalam segi hal pencitraan. Karena apa pun, kekuatan birokrat memang ada di situ,” ujarnya.

Ajat juga menyampaikan, selama mereka belum cuti atau berhenti, mereka bisa melakukan banyak hal. Dan itu hawatir bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. “Tapi jika itu masalah profesionalisme tanpa harus di embel-embeli kepentingan politik, ya itu sah-sah saja,” tuturnya.

Sementara terkait pelaksanaan pembagian SK, merupakan sebagai landasan hukum bagi para penerima untuk mendapatkan honor dari tiap sekolah terpatnya bertugas.

Kepala Dinas Pendidikan Sumedang Sonson M Nurikhsan mengungkapkan, bahwa pemberian SK Bupati merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2017 yang berlaku efektif sejak 1 Maret 2017. Maka para guru honorer yang ada di sekolah, wajib mengantongi SK yang diterbitkan pemerintah daerah.

“Pemberian ini merupakan amanat Permendikbud dan kemudian terbit Perbup No 118 Tahun 2017 sebagai landasan dinas untuk melakukan penandatanganan SK,” kata Sonson dikonfirmasi usai acara.

Lebih lanjut, Sonson menjelaskan, bahwa guru honorer sekolah negeri wajib mendapat SK dari pemerintah daerah, akan mempermudah untuk komponen pembayaran honor. Seperti guru honorer, hanya untuk memenuhi surat pertanggungjawaban mutlak (SPM), tenaga administrasi yakni tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah seperti pendataan daftar pokok pendidikan (dapondik), termasuk tenaga administrasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD.

“Termasuk di dalam pembayaran gaji para honorer ini adalah pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satuan pengamanan (satpam), serta petugas kebersihan,” lanjutnya.

Namun, dia menegaskan, bahwa ada batas maksimum penggunaanya yakni batas maksimum penggunaan dana BOS untuk membayar honor bulanan guru atau tenaga kependidikan. Serta non kependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah sebesar 15 persen dari total BOS yang diterima.

“Sedangkan di sekolah yang diselenggarakan masyarakat (swasta) maksimal 50 persen dari total BOS yang diterima,” ucapnya.
Dia berharap, dengan adanya Permendikbud yang menjadi dasar hukum bagi pembayaran gaji guru honorer dan petugas di sekolah, menyangkut hak-hak para pendidik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Sementara itu Bupati Sumedang Eka Setiawan mengungkapkan, penerbitan SK Tenaga Pendidik dan Pendidikan ini, merupakan salah satu bentuk wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pembangunan di bidang pendidikan.

“Ini adalah salah satu wujud nyata, komitmen dan bukti perhatian dari pemda kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Tentu walapun ini baru awal saja, banyak tenaga honorer yang belum dapat legalitas resmi dari Pemda Sumedang. Ini salah satu bentuk paresiasi masyarakat untuk tenaga pendidik, walapun masih jauh dari harapan,” katanya.

Bupati berharap, mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa mengangkat secara bertahap pengangkat para tenaga pendidik menjadi PNS. Sebab, belum banyak perhatian dari pemda, tapi ini sebuah komitmen.

“Pembangunan bidang pendidikan sudah cukup bagus. Ini merupakan salah satu bukti pengabdian para peran guru dan tenaga kependidikan yang sudah mengabdi untuk Sumedang,” jelasnya. (bay/her)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.