Komisi C Soroti Tanda Tangan SK Penugasan 3.999 Honorer

Komisi C Soroti Tanda Tangan SK Penugasan 3.999 Honorer

DITEMUI: Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sumedang Yogie Yaman Sentosa ditemui di sela-sela kegiatannya, kemarin. (SOBAR BAHTIAR/SUMEKS)

PEWARTA: SOBAR BAHTIAR/SUMEKS

CACAT HUKUM

KOTA – Permasalahan SK Penugasan ribuan honorer yang viral juga di media sosial, kini kembali mendapat perhatian DPRD Kabupaten Sumedang.

Setelah kemarin menjadi sorotan tajam dari Komisi A tentang ada indikasi muatan politik, kali ini Komisi C lebih memperhatikan terhadap surat penugasan yang ditanda tangani kepala dinas pendidikan.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sumedang Yogie Yaman Sentosa menilai, SK Penugasan yang diberikan kepada 3.999 tenaga honorer tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017.

Dalam SK tersebut, di bawah KOP surat tertulis ‘Petikan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sumedang, tentang penugasan pendidik non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang’.

“Itu salah. Karena dalam Permendikbud itu disebutkan bahwa penugasan itu dari pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah bupati Sumedang,” kata Yogie kepada Sumeks, kemarin (24/1).

Menurut Yogie, apa yang dilakukan dinas pendidikan sudah menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

“Tidak boleh dilakukan oleh kepala dinas dan tidak ada pendelegasian. Karena itu cacat hukum,” sebutnya.
Selain itu, lanjut Yogie, SK yang dinilai benar dapat berguna agar guru memperoleh haknya. Dan juga berhubungan dengan kesejahteraan tenaga pendidik berupa hak guru, yakni intensive dan dana BOS, Penerbitan NU PTK atau Nomor Unit Pendidik dan tenaga kependidikan serta mendapatkan sertifikasi guru.

“Nah, hal ini bisa dilakukan jika guru memperoleh SK bupati, bukan SK yang keluar dari kepala dinas,” ujarnya.
Sementara itu, terkait penyampaian SK di GOR Tadjimalela, menurut Yogie tidak dapat dikategorikan ada unsur politik. Pasalnya, petahana Eka Setiawan masih belum ditetapkan menjadi calon bupati.

“Walaupun sudah melakukan pendaftaran, tapi belum ditetapkan menjadi calon bupati. Untuk masuk ke wilayah politik itu setelah nanti ditetapkan sebagai calon,” tandasnya. (bay)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.