oleh

Komisi IV Soroti Proyek Penataan Alun-alun

-Headline-85 views

SUMEDANG – DPRD Kabupaten Sumedang menyoroti proyek penataan alun-alun yang menyedot anggaran fantastis sekitar Rp16 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat.

Dalam proyek tersebut, sempat beredar pemberitaan yang menyatakan bahwa kejaksaan menyebut adanya perusahaan dalam daftar hitam (black list) masuk didalamnya.

Ketua Komisi IV Asep Roni menjelaskan, jika perusahaan yang masuk kedalam daftar hitam tidak boleh mengikuti lelang. Seperti tertuang dalam Perpres RI nomor 16 Tahun 2018.

“Itu sudah jelas dalam aturannya, yang masuk black list itu tidak boleh ikut lelang, apalagi menjadi pemenang,” ujarnya kepada Sumeks, Rabu (6/11).

Asron juga menegaskan, aturan tersebut bagi perusahaan yang benar-benar masuk kedalam daftar hitam. Sementara bagi yang telah terbebas dari jangka waktu catatan daftar hitam (pernah black list, red), itu masih bisa ikuti lelang.

“Disini yang harus diperhatikan yang meloloskannya. Kalau memang itu masuk daftar hitam, kenapa bisa lolos,” sebut Asron.

Sebelumnya, diketahui jika proyek tersebut mendapat pengawalan dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang.

Namun, seiring berjalannya waktu, Kejari justru secara resmi mencabut pengawalan pembangunan (Walpam) proyek tersebut sejak tanggal 9 Oktober 2019 lalu.

“Pastikan dulu kebenarannya, betul tidak masuk daftar hitam. Kalau betul, ya aturan harus ditegakkan,” ucapnya.

Saat akan dikonfirmasi kepada Kepala Bagian Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ), Fedi Padilah, pihaknya tidak memberikan jawaban.

Begitu juga dengan pihak Kejaksaan Negeri Sumedang, yang belum bisa memberikan tanggapan terkait kejadian tersebut. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed